Pemerintah Dukung Partisipasi Pemuda Dalam Perluasan Akses Layanan Keuangan

SERAMBINEWS.COM - Guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan penguatan atas Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SNKI).

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan guna mendukung pencapaian target indeks keuangan inklusif tahun 2024.

“Perpres No. 114 tahun 2020 yang ditetapkan pada 7 Desember 2020 tersebut merupakan pengganti dari Perpres No. 82 tahun 2016, dan merupakan penguatan atas SNKI sebelumnya yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan akses keuangan kepada seluruh masyarakat,” tutur Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo mewakili Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan, Iskandar Simorangkir pada Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemuda dan Mahasiswa Muhammadiyah di Bandar Lampung, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: Airlangga Hartarto: Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkatkan Pemulihan Ekonomi

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang digelar pada Januari 2020 lalu, Presiden telah menetapkan target indeks keuangan inklusif tahun 2024, yaitu sebanyak 90%.

Untuk mendukung target tersebut, Kemenko Perekonomian telah melakukan sinergi implementasi program keuangan inklusif dengan Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah.

Sinergi tersebut sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menginginkan partisipasi pemuda dalam perluasan akses layanan keuangan.

Menko Airlangga menganggap bahwa pemuda merupakan salah satu kelompok prioritas dalam hal ini.

Peran PP Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga otonom PP Muhammadiyah cukup strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah sehubungan dengan besarnya jumlah jaringan pemuda dibawahnya yang jumlahnya mencapai 28.159 unit.

Estimasi total untuk mahasiswa/mahasiswi, siswa/siswi, santri/santriwati dibawah naungan PP Pemuda Muhammadiyah sejumlah 4 juta jiwa. Jumlah ini berpotensi untuk mendukung pencapaian target indeks keuangan inklusif tahun 2024.

Baca juga: Pemerintah Bangkitkan UMKM Demi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Survey Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tahun 2019 menunjukkan bahwa indeks keuangan inklusif Indonesia sebesar 76.19%, sehingga target inklusi keuangan sejumlah 75% pada tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Perpres 82/2016 telah tercapai.

Namun indeks inklusi keuangan syariah menurun dari 11,1% pada tahun 2016 menjadi 9,1% pada tahun 2019.

Dengan besarnya populasi penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 87,18% dari total penduduk sejumlah 255 juta jiwa, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga terdapat potensi yang besar untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Untuk itu, Erdiriyo yang juga mewakili Sekretariat DNKI berharap agar besarnya potensi tersebut dapat disertai dengan sinergi yang lebih koordinatif antar pemangku kebijakan.

Baca juga: Menko Airlangga: Korupsi Harus Dicegah Karena Hambat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Sebelumnya, Kemenko Perekonomian juga telah melakukan peluncuran kegiatan implementasi program keuangan inklusif bagi pemuda, mahasiswa, dan jaringan dibawah naungan PP Pemuda Muhammadiyah pada 22 Maret 2021 di Kota Bogor. Kegiatan tersebut dihadiri secara virtual oleh 1.000 pemuda yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Kegiatan edukasi dan literasi keuangan syariah bagi Pemuda Muhammadiyah di Provinsi Lampung merupakan tindaklanjut dari penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) program peningkatan inklusi keuangan syariah antara PP Pemuda Muhammadiyah dengan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, PT. Pegadaian, Layanan Syariah LinkAja, serta Asosiasi CEO MM Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Jadikan Pemuda sebagai Target Prioritas Untuk Optimalkan Potensi Inklusi Keuangan Syariah

Turut hadir pada kegiatan tersebut Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Eko Dian Susanto; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan; Direktur Retail Banking PT. Bank Syariah Indonesia, Kokok Alun Akbar.

Hadir pula Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PP Pemuda Muhammadiyah, Unit Usaha Syariah (UUS) Pegadaian, dan PT. Fintek Karya Nusantara (LinkAja) melalui Layanan Syariah LinkAja. (dep1/kun/fsr)

Baca juga: Mahfud MD Lapor Presiden dan Segera Keluarkan Keputusan Tentang Pilkada Aceh