Breaking News:

Pilkada Aceh 2024

Akademisi USK Nilai Surat Dirjen Otda Soal Pilkada Aceh Bertentangan dengan Konstitusi

Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala (USK), Zainal Abidin SH MSI menilai surat Dirjen Otda Kemendagri soal Pilkada Aceh digelar...

Zainal Abidin, Dosen Fakultas Hukum Unsyiah. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala (USK), Zainal Abidin SH MSI menilai surat Dirjen Otda Kemendagri soal Pilkada Aceh digelar tahun 2024 bertentangan dengan konstitusi.

"Surat tersebut wujud dari kekuasaan politik resmi (Kemendagri) yang berseberangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD (konstitusi) sebagai wujud kehendak negara untuk mengakui, menghargai dan menghormati Aceh sebagai daerah yang bersifat khusus/istimewa yang diatur dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 (UUPA)," kata Zainal kepada Serambinews.com, Kamis (22/4/2021).

UUPA, menurut Zainal, merupakan UU khusus, khusus berlaku di Aceh dan menormakan Pilkada Aceh dilaksanakan pada 2022. 

Dalam pandangan hukum, lanjut Zainal, surat Dirjen Otda Kemendagri tidak dapat mengenyampingkan norma Pilkada yang terdapat dalam UUPA.

"Kecuali UUPA dilakukan amandemen atau judicial review untuk mensinkronkan dengan hajatan politik pemerintah," jelas mantan komisioner KIP Aceh ini.

UUPA, lanjutnya, sengaja dibentuk untuk memayunginya penyelenggaraan pemerintahan/Pilkada yang berbeda dengan daerah lain.

"Karena esensi kekhususan adalah tindakan afirmatif untuk diperlakukan berbeda begitu kata Mahkamah Konstitusi," ungkap Zainal. 

Seharusnya bila mengacu pada hukum yang berlandaskan pada konstitusi, maka kehendak kekuasaan politik resmi menggeser Pilkada Aceh untuk kepentingan sinergitas program nasional-daerah tidak bisa dilakukan dengan surat. Karena surat tidak memiliki energi untuk menderogat UUPA.

"Mari kita menjaga dan menghormati tertib hukum, demi kepastian hukum di republik yang kita cintai ini," demikian Zainal Abidin.(*)

Baca juga: Anggaran Tunjangan Hari Raya PNS Sebesar Rp 45,4 Triliun, Pemerintah Akan Segera Bagikan

Baca juga: Puluhan Dai Kamtibmas Jajaran Polda Aceh Siap Tausiyah Kepada Masyarakat

Baca juga: Wakil Ketua Banleg Bardan Sahidi: Payung Hukum Pilkada Aceh Harus Dibahas Kembali oleh Pusat & Aceh

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved