Malaysia: ASEAN Jangan Bersembunyi di Balik Prinsip Non-Interferensi Terkait Situasi di Myanmar

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan situasi kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan mendesak ASEAN "tidak bersembunyi di balik" prinsip Non-Interferensi (tidak campur tangan).

“Ya, memang benar kita sebagai negara anggota ASEAN menjunjung tinggi prinsip non-campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN lainnya, sebagaimana yang tertuang dalam Piagam ASEAN.

"Namun, itu tidak berarti bahwa kita harus mengabaikan situasi serius yang membahayakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas ASEAN dan kawasan yang lebih luas,” kata Muhyiddin dalam pernyataan seusai pertemuan pemimpin ASEAN soal krisis Myanmar.

Muhyiddin mengatakan ada harapan yang luar biasa dari komunitas internasional tentang bagaimana ASEAN menangani masalah Myanmar.

“Tekanannya meningkat, dan banyak yang dapat dilakukan ASEAN,” kata dia.

Dia menambahkan, jika ASEAN adalah ruang untuk membantu Myanmar kembali normal, maka ketua dan sekretaris jenderal ASEAN harus diberikan akses ke Myanmar untuk bertemu semua pihak.

“Jika ASEAN diizinkan mengunjungi Myamar, ini dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita berada di jalur yang tepat dalam membantu memulihkan keadaan normal di negaranya,” jelas Muhyiddin.

Baca juga: Ini Lima Poin Kesepakatan Pemimpin ASEAN Terkait Krisis Myanmar

Baca juga: Daftar Kru dan Penumpang KRI Nanggala-402 Dirilis, Ternyata PNS Ikut Jadi Korban, Ini Nama-namanya

Baca juga: Presiden Mesir Dukung Pembentukan Negara Palestina yang Berdampingan dengan Israel

Baca juga: Dua Pemain ini Ancam Assanur Torres Rijal dari Posisi TopSkor Piala Menpora

Para pemimpin ASEAN mengadakan pertemuan di Jakarta pada Sabtu untuk mencari solusi atas krisis Myanmar, yang telah menewaskan sedikitnya 745 orang sejak kudeta militer 1 Februari.

Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam, ketua ASEAN saat ini, memimpin pertemuan di kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta.

Di antara peserta pertemuan ini adalah Sekretaris Jenderal blok Dato Lim Jock Hoi dan pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, dan Presiden Indonesia Joko Widodo.

Selain itu ada juga, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr., Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith, dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.(AnadoluAgency)