Warga Sibreh Terima 100 Paket Sembako dari Negara Kuwait

Laporan Asnawi Luwi |Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR - Sebanyak 100 orang warga Kecamatan Sibreh, Kabupaten Aceh Besar,  mendapatkan bantuan sembako dari negera Kuwait di Pondok Pesantren Imam Syafi'i, Kamis (29/4/2021).

Camat Sukamakmur Azhari SH MSi, kepada serambinews.com dalam rilisnya, Kamis (29/4/2021) sangat berterima kasih kepada masyarakat Kuwait yang telah menyalurkan paket sembako Ramadhan 1442 Hijriah untuk 100 warga Sibreh.

" Terima kasih donatur Kuwait, yang telah berkontribusi membatu masyarakat Aceh Besar di tengah resesi ekonomi dunia saat ini, masyarakat sangat terbantu," kata Azhari.

Ia juga mengatakan hadirnya Pesantren yang merupakan dukungan donatur serta masyarakat muslim Kuwait telah memberikan kontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa.

Sementara itu,  Pimpinan Pesantren Imam Syafi'i Ustadz Teuku Tommy Yanuar Satria SPdI berharap bantuan masyarakat Kuwait ingin dapat bermanfaat bagi warga sekitar pesantren dalam mengahadapi Bulan Suci Ramadhan.

"Insyaa Allah semoga bantuan bermanfaat dan memiliki nilai tambah dalam bulan Ramadhan," harapnya

Pesantren Imam Syafi'i - Sibreh dibawah asuhan Yayasan Lajnah Khairiyah Musytarakah merupakan yayasan turut andil sebagai perpanjangan tangan masyarakat Kuwait dalam membangun Aceh pasca gempa dan tsunami dalam bentuk infak, shadaqah, pembangunan mesjid dan pesantren.

Lembaga pendidikan Islam Imam Syafi'i ini telah turut andil mencerdaskan anak bangsa dalam pembinaan dan Tahfidz Al Qur'an, Pembelajaran umum berbasis kurikulum nasional, lifestyle dan juga kewirausahaan.

Menurut dia, bantuan paket sembako yang diterima masyarakat sebanyak dua sak beras, dua lempeng telur, minyak goreng, gula pasir, susu, ikan kaleng, sosis dan agar-agar.(*)

Baca juga: Sosok Fatimah Az Zahra, Istri Ustaz Somad, Santri Pondok Gontor dan Penghafal Al Quran

Baca juga: 50 Peserta Ikut Menilai Indek Tata Kelola Polres Nagan Raya

Baca juga: Kunci Sukses Membangun Komunikasi, Begini Kata Ketua Fraksi Golkar DPRA