Minimnya PAD dari RS Arun, MaTA Kembali Pertanyakan Sikap DPRK Lhokseumawe

"Padahal hal ini besar, akan tetapi pihak DPRK nyaris tidak terdengar. Apa benar ke 25 anggota DPRK bisa disetir?  Karena publik selama ini menilai, hampir tidak ada mareka (DPRK) menggunakan kewenangannya sebagai fungsi pengawasan. Publik di Kota Lhokseumawe dapat menilai terhadap kinerja DPRK yang sama sekali tidak berdaya dan ini menjadi penilaian warga terhadap keberadaan mareka," kata Alfian.

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Beragam pendapat sempat muncul,  menyusul mencuatnya informasi terkait minimnya setoran PAD dari Rumah Sakit Arun yang saat ini dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe.

Namun meskipun informasi ini sudah muncul sejak beberapa waktu lalu, tapi beberapa pihak menilai tidak ada aksi apapun dari kalangan DPRK untuk menggunakan wewenangnya dari segi pengawasan.

Seperti yang diutarakan Koordinator Masyarakat Transfaransi Aceh (MaTA), Alfian.

Kepada Serambinews.com, Jumat (30/4/2021),  menyatakan, pihaknya mempertanyakan kembali sikap DPRK Lhokseumawe untuk melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap tata kelola adminitrasi dan keuangan pada rumah sakit Arun di bawah PT Pembangunan Lhokseumawe. 

"Padahal hal ini besar, akan tetapi pihak DPRK nyaris tidak terdengar. Apa benar ke 25 anggota DPRK bisa disetir?  Karena publik selama ini menilai, hampir tidak ada mareka (DPRK) menggunakan kewenangannya sebagai fungsi pengawasan. Publik di Kota Lhokseumawe dapat menilai terhadap kinerja DPRK yang sama sekali tidak berdaya dan ini menjadi penilaian warga terhadap keberadaan mareka," kata Alfian.

Seharusnya, lanjut Alfian, DPRK yang memiliki kewenangan mengambil langkah cepat dan tegas. 

Baca juga: Intip Resep Butter Cream Putih Telur Yang Enak Untuk Hiasan Cake Lebaran, Mudah Cuma Pakai 4 Bahan

"Ini masak dibiarkan dan publik tidak dapat memberi toleransi atas apa yang sedang terjadi," pungkasnya.

Beberapa hari lalu, Alfian juga sempat memberi pernyataan, pihaknya meragukan nilai PAD dari Rumah Sakit Arun yang dikelola oleh PT Pembangunan Lhokseumawe, yakni hanya Rp 220 juta selama setahun.

Apalagi, komponen listrik dan air tidak lagi menjadi beban oleh pihak rumah sakit

"Ada potensi kebocoran keuangan yang terjadi," ujar Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataan tertulis, Kamis (22/4/2021).

Jadi untuk pembuktiannya, lanjut Alfian, sangat mudah.  

Karena Rumah Sakit Arun bekerja sama dengan BPJS. 

Jadi yang perlu ditelusuri adalah, berapa klaim rumah sakit ke BPJS sejak Bulan Januari sampai Desember 2020.