Breaking News:

DPRA Minta Pusat tak Pangkas Kewenangan Aceh,  Saat Rancang Produk Undang-Undang Nasional

Badan Legislasi (Banleg) DPR RI melakukan sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021

Editor: bakri
For: Serambinews.com
Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin 

BANDA ACEH - Badan Legislasi (Banleg) DPR RI melakukan sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2020-2024 ke Provinsi Aceh.

Sosialisasi itu berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (29/4/2021). Rombongan disambut Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh M Jafar. Turut hadir Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin.

Dahlan kepada Serambi mengatakan, Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus merupakan perwujudan dari konstitusi dasar UUD 45 pasal 18 b, dimana negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat istimewa dan khusus.

Dalam konteks Prolegnas 2019-2024 dan Prolegnas Prioritas 2021, kata Dahlan, Aceh berkepentingan untuk memastikan bahwa produk perundangan nasional tidak memangkas kewenangan Aceh. Seluruh kewenangan Aceh sudah termaktub dalam UU RI No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai undang-undang dari hasil resolusi konflik perdamaian Aceh MoU Helsinki tahun 2005.

"Setiap rencana pembuatan undang-undang terkait langsung dengan Aceh harus dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA. Begitu juga halnya terkait rencana perubahan UUPA sebagaimana kita ketahui masuk dalam Prolegnas 2019-2024 juga harus terlebih dahulu mendapatkan konsultasi dan pertimbangan DPRA," katanya.

Seperti diketahui, Baleg DPR RI memasukan agenda revisi UUPA dalam Prolegnas Prioritas 2021. Salah satu poin yang akan dibahas dalam revisi ini meminta pusat agar memperpanjang dana otonomi khusus (otsus) Aceh.

"Kita (DPRA) sangat mengapresiasi kedatangan pimpinan dan anggota rombongan Banleg DPR RI ke Aceh untuk menyosialisasikan rencana prolegnas prioritas 2021 sekaligus datang ke Aceh untuk mendengarkan masukan dari stakeholder yang ada di Aceh," ujar Dahlan.

"Namun kita juga menyanyangkan Pemerintah Aceh hanya mengutus Asisten I (M Jafar) dalam pertemuan tersebut dan ini terkesan ketidakseriusan kita dalam merespon persoalan keistimewaan dan kekhususan Aceh," tambah politikus Partai Aceh ini.

Padahal, lanjut dia, Aceh selalu dihadapkan dalam konflik regulasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, terutamanya menyangkut kewenangan yang sudah termaktup dalam UUPA sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Kita mendorong dan meminta bahwa setiap UU yang dihasilkan oleh DPR RI tidak menggerus keistimewaan dan kekhususan Aceh dengan memastikan bahwa dalam setiap ketentuan yang dihasilkan mencantumkan klausul bahwa tidak berlaku untuk Aceh sepanjang ada diatur di dalam UUPA," kata Ketua DPRA.

Karena itu, DPRA mendorong agar segera ada mekanisme konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh dalam pembentukan undang-undang dalam Tata Tertib DPR RI.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved