Breaking News:

Dinilai Mubazir, Tokoh Aceh Ghazali Abbas Adan, Usulkan Hapus Lembaga Wali Nanggroe dalam UUPA

Tokoh Aceh mantan Anggota DPR dan DPD RI Ghazali Abbas Adan kembali menyarankan agar menghapus Lembaga Wali Nanggroe (LWN) karena dinila mubazir...

Serambinews.com/Handover
Ghazali Abbas Adan. 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Tokoh Aceh mantan Anggota DPR dan DPD RI Ghazali Abbas Adan kembali menyarankan agar menghapus Lembaga Wali Nanggroe (LWN) karena dinila mubazir anggaran dan tidak bermanfaat apapun untuk kesejahteraan serta  kemaslahatan rakyat Aceh.

"Untuk kesekian kalinya, saya sampaikan agar LWN dihapus saja. Tidak ada manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat. Termasuk  dengan nilai kebanggaan dan marwah Aceh yang seolah-olah berada di pundak LWN, sama sekali tidak ada hubungannya," ujar Ghazali Abbas, di Jakarta. Senin (3/5/2021).

Ia mengaku  gagal paham, sudah lama ia menanti penjelasan obyektif berdasarkan fakta apa kebanggaan dan tingginya marwah Aceh di mata rakyat Aceh dan juga rakyat daerah lain di Indonesia dengan adanya LWN di Aceh.

Masih menurut Ghazali Abbas, apalagi dikaitkan dengan sosok Malik Mahmud yang sekarang menjabat Wali Nanggroe Aceh, sudah didisain untuk didudukkan sebagai "wali Nanggroe" itu dengan sebutan/panggillan/sanjungan mentereng dan selangit kepadanya.

"Mungkin berbeda apabila yang menempati jabatan Wali Nanggroe itu almukarram walmuhtaram Dr Tgk Hasan Muhammad di Tiro. Dan memang seperti yang sering saya katakan  berdasarkan pernyataan Ahli Hukum Tata Negara Prof Dr Yusri Ihza Mahendra, pada proses penyusunan UUPA, bahwa LWN sebagai maqam pengabdian dan penghormatan kepada beliau.

Baca juga: Kasus Gadis Aceh Utara Dirudapaksa Hingga Pendarahan Hebat, Ini Penjelasan Polisi

Industri Padat Karya Jadi Prioritas Vaksin Mandiri, Karena Menyerap Lebih Banyak Tenaga Kerja

Tetapi faktanya sebelum menempati jabatan Wali Nanggroe, Allahu yarhamuh sudah kembali ke alam baqa. Allaahummaghfirlahuu warhamhuu wa'aafihii wa'fu anh," ujar Ghazali Abbas Adan.

Ghazali juga menyoroti peran Wali Nanggroe Aceh selama ini yang dinilainya tidak sesuai dengan yang diperintahkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, sebagai tokoh pemersatu.

"Yang kerap dilakukan adalah bertemu dengan diplomat asing, seperti yang diberitakan baru-baru ini.  Padahal di bulan baik dan hari baik seperti Ramadhan ini, lebih baik  melakukan safari  ke seluruh Aceh memberi pencerahan melalui mimbar-mimbar sebagai khatib, sebagai imam dan sebagainya, dari pada bertemu diplomat asing ke Jakarta dengan SPPD uang rakyat," kritik Ghazali Abbas Adan.

Menurutnya Wali Nanggroe bisa mengambil peran pemberi tausiyah kepada umat, dengan materi yang aktual, khususnya  berkaitan dengan penguatan aqidah, syariah, dan akhlak serta ukuwah Islamiyah dan ukhuwwah insaniyah di tanah Aceh.

"Sorotan ini saya sampaikan karena Malik mahmud adalah pejabat publik dengan kriteria dan tupoksi yang sudah baku dalam konstitusi negara. Dan dalam negara demokrasi sudah menjadi realitas politik dan sosioligis, bahwa terhadap pejabat publik, sosok, kapasitas dan kinerjanya sudah semestinya dan memang tidak terlepas dari sorotan dan kontrol publik," ujar Ghazali.

Ghazali kemudian mengusulkan agar dalam pembahasan revisi  UUPA nanti lembaga Wali Nanggroe dihapuskan  dan mempermanenkan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh.

"Karena fakta dan realitas obyektifnya selama ini, bahwa LWN adalah lembaga mubazir, tidak  memberi manfaat apa-apa bagi kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.  Juga bukan lembaga yang mewakili kebanggaan dan marwah Aceh. Lembaga Wali Nanggroe hanya menguras anggaran rakyat," demikian Ghazali Abbas Adan.(*)

Baca juga: Kisah Hercules, Eks Preman Tanah Abang yang Memilih Inshaf, dari Penjara jadi Pengusaha Disegani

Baca juga: Kenapa Sate Beracun Salah Sasaran? Ini Kronologinya, Berawal Pelaku yang Sakit Hati pada Pacarnya

Baca juga: KKB Papua Panik Dilabeli Kelompok Teroris, Minta Bantuan PBB dan Sebarkan Ancaman Rasis

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved