Kasus Beasiswa, Mendagri Setujui Penyidikan Terhadap 6 Anggota DPRA, Polda Aceh Sudah Mulai Periksa

Seperti pernah diberitakan harian ini, sebanyak sembilan dari 81 anggota DPRA periode 2014-2019 diduga menyelewengkan dana bantuan pendidikan atau beasiswa untuk mahasiswa tahun akademik 2017.

Sembilan anggota DPRA sebagai pengusul dana bantuan pendidikan itu terindikasi kuat memotong atau menyelewengkan dana tersebut.

Jumlah mahasiswa yang mereka usulkan untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan itu bervariasi, demikian pula jumlah pemotongannya.

Masing-masing pengusul menunjuk seorang koordinator atau penghubung.

Ada yang saudara, adik ipar, bahkan anak kandung dari si pengusul.

Nah, para koordinator inilah yang kemudian menghubungi calon penerima bantuan pendidikan.

Modus pemotongan dana bantuan pendidikan ini, menurut pihak Inspektorat Aceh, dilakukan melalui empat tahap.
Pertama, buku rekening dan kartu ATM calon penerima dipegang oleh penghubung.

Kemudian, penghubung meminta uang secara tunai kepada mahasiswa penerima bantuan.

Selanjutnya, mahasiswa tersebut mentransfer kepada penghubung.

Ujung-ujungnya, penghubung membuat rekening atas nama mahasiswa penerima bantuan tanpa sepengetahuan mahasiswa tersebut.

Uang yang diminta kembali atau dipotong dari para penerima bantuan kemudian diserahkan penghubung kepada anggota dewan selaku pengusul.

Total bantuan pendidikan yang telah disalurkan mencapai Rp 19,6 miliar kepada 803 mahasiswa penerima.

Kemudian berdasarkan hasil konfirmasi Inspektorat terhadap 197 mahasiswa, mereka hanya menerima Rp 5,2 miliar, sedangkan Rp 1,14 miliar diantaranya belum mereka terima, karena sudah dipotong oleh penghubung. (*)