Breaking News:

Berita Bireuen

Angkutan Umum dan Mobil Pribadi Diminta Putar Balik di Simpang Arjun Bireuen, Ini Penjelasan Polisi

anggota Satlantas Bireuen meminta angkutan untuk putar balik karena operasi ketupat lebaran dan angkutan dalam kota tidak dibenarkan perjalanan

Penulis: Yusmandin Idris | Editor: Muhammad Hadi
SERAMBINEWS.COM/YUSMANDIN IDRIS
Anggota Satlantas Polres Bireuen, Sabtu (8/5/2021) sedang mengatur kendaraan yang diminta putar balik di kawasan Simpang Arjun, terminal bus Bireuen 

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Belasan angkutan umum jenis L-300, Hiace dan juga mobil pribadi dari berbagai arah, Sabtu (08/05/2021) diberhentikan anggota Satlantas Polres Bireuen di kawasan Simpang
Arjun, Bireuen.

Sebagian besar diminta putar balik atau tidak diizinkan melanjutkan perjalanan

Amatan Serambinews.com, angkutan umum yang keluar dari terminal Bireuen ditanyakan datang dari arah mana dan hendak kemana.

Baca juga: Kapolda Aceh Cek Pos Operasi di Langsa, Ajak Masyarakat Tunda Mudik Untuk Memutus Penyebaran Covid

Setelah dijelaskan, kemudian anggota Satlantas meminta angkutan untuk putar balik karena operasi ketupat lebaran dan angkutan dalam kota tidak dibenarkan perjalanan.

Selain angkutan L-300, sejumlah mobil pribadi plat luar Bireuen juga diberhentikan anggota Satlantas.

Petugas juga menanyakan dari mana dan hendak kemana, setelah diketahui tujuan dan arah perjalanan sebagian diminta putar balik.

Anggota Satlantas mengatur arus lalu lintas untuk kendaraan dari berbagai arah dan juga mengatur untuk putar balik.

Baca juga: Dirlantas Polda Aceh soal Mudik Lokal, Kombes Pol Dicky Sondani: Sudah Ada Pos Semuanya akan Distop!

Beberapa sopir angkutan L-300 terlihat bingung dan segera memutar arah kendaraan ke arah semula, misalnya yang datang dari arah Banda Aceh diminta kembali ke arah Banda Aceh.

Kapolres Bireuen, AKBP Taufik Hidayat SH SIK MSi melalui Kasat Lantas AKP W Rachmat Jayadi SIK yang ikut melakukan pemeriksaan kendaraan di Pos Simpang Arjun kepada Serambinews.com mengatakan, mereka
melaksanakan tugas.

Kendaraan angkutan umum sudah dilarang tidak beroperasi sejak 6 Mei sampai 17 Mei mendatang.

Pelarangan sudah ada ketentuan dan peraturan pemerintah, mereka melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Baca juga: Cara Meluruskan Rambut Secara Alami, Coba Bahan Ini Sangat Efektif

"Penertiban dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran covid-19 dan juga menertibkan arus
kendaraan," ujarnya.

Bagi pengendara kendaraan roda empat, baik angkutan umum maupun angkutan pribadi diharapkan mematuhi larangan tidak melakukan perjalanan antar kabupaten. 

Di Bireuen terdapat tiga pos Operasi Seulawah, yaitu di kawasan Teupin Siron, Gandapura, Pos Simpang Arjun Bireuen dan Pos Batee Iliek, Samalanga, Bireuen. (*)

Baca juga: Mualem: Dengan Berat Hati Penundaan Pilkada 2022 Kita Terima

Boleh atau Tidak Mudik Lokal? Ini Jawaban Dirlantas Polda Aceh

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Provinsi Aceh mulai Kamis (6/5/2021) resmi melarang angkutan umum di wilayah Aceh melakukan trayek, baik itu antar provinsi maupun antar kabupaten di Aceh.

Larangan ini sebagaimana tertuang dalam surat Imbauan Teknis Operasional Angkutan Umum Antarkota dalam Provinsi Aceh yang dikeluarkan Dinas Perhubungan 5 Mei 2021.

Surat yang ditandatangani Kadishub Aceh, Junaidi itu bernomor 551/616 dan ditujukan ke Direktur Perusahaan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) se-Aceh.

Dalam surat tertulus, angkutan angkutan umum dalam provinsi diminta menghentikan operasional pelayanan seluruh wilayah di Aceh, sejak 6 hingga 17 Mei.

Ditegaskan, bagi AKDP yang melanggar akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Dimulai dari Djibouti Tahun 2017, China Diprediksi Bakal Bangun Pangkalan Militer di Seluruh Afrika

Surat Dinas Perhubungan tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti kesepakatan secara nasional terkait larangan mudik sebagaiman diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Sejalan dengan itu, sejak kemarin, larangan tersebut mulai berlaku di Aceh.

Bahkan, sejak tadi malam, sejumlah video mobil angkutan umum jenis L300 yang diminta putar balik oleh petugas, beredar di sejumlah grup Whatsapp.

Tampak dalam video tersebut kejadiannya berlokasi di depan SPBU Lamno, Aceh Jaya (lintas pantai Barat Selatan).

Tak hanya angkutan umum, mobil pribadi juga distop oleh petugas dan tak dizinkan melintas.

Baca juga: Mualem: Dengan Berat Hati Penundaan Pilkada 2022 Kita Terima

Lantas bagaimana sebenarnya aturan yang benar? Boleh atau tidak mudik lokal? 

Jurnalis Serambinews.com Subur Dani, Jumat (7/5/2021) mewawancarai Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Dicky Sondani. Berikut petikannya:

Pak Dir, banyak mobil disuruh putar balik tadi malam? Boleh atau tidak mudik lokal di Aceh?

Yang jelas mengatakan begini, tidak boleh ada mudik, dilarang mudik. Dilarang mudik. Pemerintah Aceh kan sudah jelas mengatakan akan mendukung program pemerintah dilarang mudik.

Dikuatkan lagi dengan surat edaran Dinas Perhubungan, tidak boleh lagi beroperasi kendaraan angkutan umum.

Kalau mobil untuk keperluan belanja, contoh orang belanja misal orang Pidie Jaya belanja ke Pidie, Sigli itu masih bisa.

Orang Aceh Tamiang belanja ke Langsa ngak ada masalah. Kita di Aceh sampai hari ini belum ditetapkan aglomerasi, itu ada dalam ketentuan Permenhub.

Baca juga: Kapolda Aceh Cek Pos Operasi di Langsa, Ajak Masyarakat Tunda Mudik Untuk Memutus Penyebaran Covid

Aglomerasi contoh Jabodetabek, Solo Raya, kemudian Jogja Raya, kawasan-kawasan tertentu masih diperbolehkan melakukan kegiatan.

Kita belum ada dI Aceh. Karena belum ada, maka sesuai Pak Bub kemarin mengatakan, kita mengikuti saja peraturan pemerintah (pusat). Oh tidak ada mudik katanya.

Mobil pribadi bagaiman Pak Dir?

Surat angkutan umum itu karena angkutan di bawah koordinasi Dinas Perhubungan. Kami pun kalau ada angkutan umum kami putar balik.

Juga secara Tegas mengatakan, seluruhnya tidak boleh ada mudik.

Baca juga: Dokter di RSUD Sigli Terpapar Covid-19, Dinkes Pidie Imbau Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Dilarang mudik, kan tidak ada pengecualian. Sama, angkutan pribadi nggak boleh, kecuali ada yang sakit. Kalau ada yang betugas, TNI/Polri, pemadam, bawa logistik.

Apakah antarkabupaten ada pos penjagaan?

Sudah ada pos-pos, semuanya akan distop! Akan dicek kalau dia mau mudik, kita akan cek kalau dia mau mudik. Kita suruh putar balik dia kalau dia belanja aja, ya gk apa-apa. Kalau ada tas, koper, berarti ketahuan dia mau mudik.

Berarti kalau pakai surat bebas Covid boleh lewat Pak?

Kalau ada surat kan boleh. Misalkan ada kemalangan, orang meninggal boleh, ada surat dari kepala desa.

Ya boleh dia bawa surat kepala desa yang menunjukkan keluarganya meninggal, kemudian ada surat antigen.

Itu boleh karena itu kententuan undang-undang bukan ketentuan saya.(*)

Baca juga: Dipanggil Penyidik Polda Aceh Karena Dugaan Korupsi Beasiswa, Anggota DPRA Ini Mengaku Lega

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved