Breaking News:

Pengungsi Palestina

PBB: Penggusuran Paksa oleh Israel di Yerussalem Timur Bisa Dianggap Kejahatan Perang

Pengungsi Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur menghadapi risiko penggusuran menyusul gugatan hukum oleh organisasi pemukim Yahudi Nahalat Shimon

Jerusalem Post/Shlomo Mor
Tembok sementara dipasang di perbatasan antara daerah pemukiman Palestina, Jabal Mukaber, dan pemukiman Yahudi, Armon Hanaziv, Senin (19/10/2015), Yerusalem, Israel. 

SERAMBINEWS.COM, JENEWA - Setidaknya delapan keluarga pengungsi Palestina di Yerusalem Timur menghadapi pemindahan paksa atas tuntutan oleh organisasi pemukim Yahudi.

Menyikapi hal ini, Kantor HAM PBB pun meminta Israel untuk menghentikan penggusuran paksa tersebut, yang melanggar hukum internasional dan bisa menjadi "kejahatan perang".

"Anda mungkin telah melihat dalam berita dalam beberapa hari ini banyak ketegangan dan drama di sekitar daerah yang disebut Sheikh Jarrah di mana warga Palestina telah memprotes penggusuran keluarga," kata Rupert Colville, juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Jumat (7/5/2021).

Berbicara pada jumpa pers PBB, Colville mengatakan bahwa delapan keluarga pengungsi Palestina yang tinggal di lingkungan Yerusalem Timur menghadapi risiko penggusuran menyusul gugatan hukum oleh organisasi pemukim Yahudi Nahalat Shimon.

Colville mengatakan empat keluarga menghadapi risiko penggusuran segera.

"Penggusuran, jika diperintahkan dan dilaksanakan, akan melanggar kewajiban Israel di bawah hukum internasional," kata Colville.

Baca juga: BREAKING NEWS -  Angkutan Umum di Aceh Diizinkan Beroperasi di Wilayah Ini Selama Idul Fitri 1442 H

Baca juga: Panik Hadapi Serangan Covid-19, Pemerintah India Lakukan Vaksinasi Secara Darurat

Baca juga: VIDEO Imbas Larangan Mudik Lebaran, Sopir di Meulaboh Sulit Bayar Zakat dan Beli Baju Anak Istri

Baca juga: Besaran Zakat Fitrah Ramadhan 1442 Hijriah Pakai Uang dan Beras, Lengkap Bacaan Niat Serta Artinya

Colville mengutip survei Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) pada 2020, di mana setidaknya 218 rumah Palestina di Yerusalem Timur, termasuk beberapa keluarga di Sheikh Jarrah, mengajukan kasus penggusuran terhadap mereka.

Kantor HAM PBB selanjutnya meminta Israel untuk menghormati kebebasan berekspresi dan berkumpul, termasuk mereka yang memprotes penggusuran, dan menahan diri secara maksimal dalam penggunaan kekerasan serta memastikan keselamatan dan keamanan di Yerusalem Timur.(AnadoluAgency)

Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved