Breaking News:

Alat Cetak e-KTP Sering Eror

Alat cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan perangkat input data pengajuan dan verifikasi milik Dinas Kependudukan

Editor: hasyim
SERAMBI/RAHMAT SAPUTRA
Petugas Disdukcapil Abdya sedang menunggu komputer perekaman e-KTP di-restart ulang di kantor tersebut, Senin (10/5/2021). 

* Pelayanan Kerap Terganggu

BLANGPIDIE - Alat cetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan perangkat input data pengajuan dan verifikasi milik Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Aceh Barat Daya (Disdukcapil Abdya) sering eror. Akibatnya, pelayanan pembuatan e-KTP di kantor tersebut kerap terganggu.

Untuk diketahui, alat tersebut sudah berumur belasan tahun. Bahkan, menurut informasi yang diperoleh Serambi, salah seorang pejabat setingkat kepala bidang di kantor itu harus menggunakan laptop pribadi untuk melakukan verifikasi data, karena perlengkapan elektronik di kantor tersebut kurang memadai.

Kepala Disdukcapil Abdya, Rajul Asmar SE melalui Kabid Pelayanan Penduduk, Samsuar Rustam SH saat dikonfirmasi Serambi, Senin (10/5/2021), mengakui bahwa perangkat di kantor itu sudah 'jadul'. "Alat cetak KTP elektronik kami sudah tua dan memang layak untuk diganti," ujar Samsuar, seraya menyebut pembelian unit baru memakan biaya sekitar Rp 500 juta.

Pihaknya sudah pernah mengusulkan pengadaan alat percetakan dan penunjang lainnya itu, namun belum terakomodir. "Dengan kondisi saat ini, saya rasa alat percetakan dan perangkat lainnya itu bisa terakomodir pada APBK 2022 mendatang. Semoga tidak dicoret lagi oleh tim anggaran," pintanya.

Menurutnya, jika peralatan itu tidak segera diganti, maka dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan percetakan dan perekaman kartu tanda penduduk.

"Seharusnya kita juga harus ada alat perekaman dan percetakan luar domisili, sehingga bagi warga luar Aceh atau luar Abdya yang kehilangan KTP, bisa cetak di Disdukcapil Abdya," jelasnya.

Dukung Pembelian Unit Baru

Menanggapi masalah peralatan cetak e-KTP yang sering rusak, Ketua DPRK Abdya, Nurdianto mendukung pembelian unit baru alat percetakan e-KTP, perangkat input data, pengajuan, dan verifikasi.

Pada prinsipnya, kata dia, DPRK tidak pernah mencoret usulan dinas jika sifatnya mendesak dan untuk pelayanan publik. Namun, lanjutnya, pencoretan anggaran sering terjadi saat dinas tidak mampu menjelaskan setiap usulan yang diajukan.

"Buktinya, tahun lalu kita sediakan anggaran. Kalau ini memang ada perangkat yang lain rusak, maka dinas harus mengusulkan pada APBK Perubahan 2021," sebut politisi Partai Demokrat tersebut.

Meski begitu, ia meminta Disdukcapil harus proaktif memeriksa dan merawat setiap peralatan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat secara berkala. Hal itu agar kerusakan bisa diatasi segera tanpa mengganggu pelayanan.(c50)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved