Breaking News:

Konflik di Papua

Penyelesaian Konflik Papua Makin Rumit, Potensi Pelanggaran HAM Makin Tinggi

Saat TPNPB-OPM ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah, Amnesty Internasional langsung bereaksi keras dengan mengecam pelabelan tersebut

Foto Jerry Omona/Metromerauke
Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Keputusan pemerintah Indonesia yang melabeli gerakan separatis bersenjata di Papua sebagai kelompok teror tampaknya akan menuai berbagai masalah baru yang tak kalah rumit, termasuk eskalasi protes dari komunitas internasional.

Tidak seperti saat menyebut teroris pada sejumlah kelompok gerakan Islam, seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), pelabelan yang sama pada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) – yang berdiri pada 26 Maret 1973 – memicu reaksi yang berbeda.

Berbagai reaksi yang berbeda tersebut mengemuka dalam berbagai wacana publik pada kalangan pakar dan pengamat, baik pada tingkat lokal maupun global, melalui berbagai media.

Tidak lama setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Muhammad Mahfud MD pada 29 April menetapkan TPNPB-OPM adalah organisasi teroris, Amnesty Internasional langsung bereaksi keras dengan mengecam pelabelan tersebut.

NGO yang berbasis di Inggris itu meminta pemerintah Indonesia lebih memfokuskan pada penyelidikan kasus-kasus yang terkait konflik dan menghentikan pembunuhan di luar hukum dan Pelanggaran HAM lainnya di Papua dan Papua Barat oleh aparat penegak hukum, daripada berfokus pada pelabelan teroris.

Tapi sejak awal pemerintah Indonesia sudah menyiapkan alasan hukumnya, sekaligus siap dengan segala kontroversi yang muncul menyusul pelabelan teroris kepada organisasi separatis bersenjata di provinsi paling timur Indonesia itu.

Menteri Mahfud menegaskan pelabelan teroris pada TPNPB-OPM itu sesuai Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Menurut Mahfud, pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif tersebut pantas dikategorikan sebagai teroris.

Tidak hanya pemerintah, DPR juga mendukung. Meski terjadi debat panjang di antara anggota dewan, tetapi pada akhirnya Komis III DPR menyatakan setuju dengan keputusan pemerintah.

Alasannya, menurut salah satu anggota Komisi III DPR, Asrul Sani, kelompok bersenjata Papua tidak hanya melukai anggota TNI, Polri hingga warga sipil, namun juga melakukan sejumlah teror kepada masyarakat umum.

Halaman
1234
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved