Serah Terima Blok B Jelang Tengah Malam, PHE Siapkan Tim Transaksi untuk Kelancaran Produksi

BANDA ACEH - Ladang minyak dan gas (Migas) Blok B di Aceh Utara resmi dikelola Pemerintah Aceh melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT PEMA Global Energi (PGE). Alih kelola berlangsung Senin (17/5/2021) jelang tengah malam, pukul 23.00 WIB.

Peristiwa ini menandai bahwa Aceh mulai memasuki babak baru dalam sejarah industri minyak dan gas bumi pascapenandatanganan nota kesepahaman damai antara Pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia, tahun 2005.

Momen penting ini ditandai dengan penandatanganan berita serah terima alih kelola di gedung Point A, Landing, Aceh Utara, dilanjutkan dengan pembukaan kain selubung PT Pema Global Energi (PT PGE). Perusahaan baru ini merupakan anak perusahaan PT Pembangunan Aceh (Pema), badan usaha milik Pemerintah Aceh.

Alih kelola Wilayah Kerja atau Blok B dari PT Pertamina Hulu Energi) PHE kepada PT PGE ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri ESDM 76.K/HK.02/MEM.M/2021 tantang Persetujuan Pengelolaan dan Penetapan dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama pada Wilayah Blok B.

Acara penting dan bersejarah ini dihadiri oleh Direktur PHR-Regional I, Jaffee Arizon Suardin, Vice President Production & Operations, Junizar Harman, General Manager Zona I, Ani Surachman, serta Direktur Pengembangan dan Produksi PT PHE, Taufik Adityawarman.

Sementara itu, Pemerintah Aceh diwakili oleh Ir Mahdinur MM selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh beserta jajarannya. Hadir juga Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Teuku Mohamad Faisal beserta deputinya, Direktur PT Pema, Ir Zubir Sahin MM, dan Direktur PT PGE, Teuku Muda Ariaman SE, MM, serta tamu undangan lainnya.

Acara serah terima ini berlangsung lancar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Dalam sambutannya, Direktur Pengembangan dan Produksi PT PHE, Taufik Adityawarman menyampaikan beberapa hal terkait pengembangan migas Aceh yang akan dikelola oleh perusahaan daerah, dalam hal ini PT Pema dengan anak perusahaannya, PT PGE.

Di antaranya, Taufik mengatakan, Pemerintah Indonesia menargetkan produksi migas secara nasional pada tahun 2030 sebesar 1 juta barel per hari untuk minyak bumi dan gas sebesar 12 million standard cubic feet per day (MMSCFD) atau standar juta kaki kubik per hari.

"Artinya, dalam sembilan tahun ke depan, diperlukan optimalisasi proyek-proyek hulu migas. Dalam konteks produksi, pengelola migas saat ini harus mampu menyiasati penurunan produksi yang terjadi secara alamiah dan konsen juga pada fasilitas-fasilitas produksi seperti pada Wilayah Kerja B," kata Taufik Adityawarman.

Menurutnya, sinergi dari berbagai pihak diperlukan untuk mencapai target nasional tersebut, mulai dari sinergi kerja kontraktor kerja sama (KKKS) dan keterlibatan pemerintah daerah, juga pihak Pertamina yang selalu harus bersinergi dengan Pemerintah Aceh.

"Pengelolaan 100% Wilayah Kerja B adalah salah satu bentuk keterlibatan pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi potensi sekaligus dukungan untuk pencapaian produksi nasional," ujarnya.

Pada saat ini, lanjut Taufik, Wilayah Kerja B berproduksi sebesar 55 juta standard cubic feet per hari (MSCFD) dan kondesat (minyak bumi) sebesar 850 barel per hari. "Semoga produksi ini dapat terus dioptimalisasi," sarannya.

Disebutkan juga bahwa pada masa transisi ini PHE sudah menyiapkan Tim Transisi. Tim ini bertugas untuk memastikan kelancaran operasi produksi, terutama kegiatan subsurface, operasi produksi, project and facility engineering, operasi K3LL, aspek sumber daya manusia, finansial, komersial, IT, serta kegiataan lainya yang tidak boleh terhenti.

Mewakili PT PHE, Taufik mengingatkan kembali mengenai high risk (risiko tinggi) dalam pengelolaan usaha hulu migas. "Untuk itu aspek safety harus menjadi perhatian utama," imbuhnya.

Ia tambahkan bahwa proses alih kelola ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan semua pemangku kepentingan. Untuk itu, PHE berterima kasih kepada Pemerintah Aceh yang selama ini mendukung operasi Pertamina, baik di PHE-NSB maupun di lokasi-lokasi lain.

Sementara itu, dalam sambutannya, Teuku Muda Ariman SE MM mengatakan, alih kelola ini merupakan wujud dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Ia berjanji, PT PGE akan melaksanakan amanah yang diberikan ini untuk meningkatkan produksi di Aceh sehingga dapat mengembangkan Kawasan Khusus Arun untuk memenuhi kebutuhan energi dan industri yang berbasis gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. "Produksi ini nantinya dapat menyerap tenaga kerja yang diperkirakan mencapai 40.000 orang," kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini.

Kepala BPMA, Teuku Mohamad Faisal secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri ESDM dan Gubenur Aceh Ir Nova Iriansyah MT, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Prof Tutuka Ariadji, dan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dalam proses alih kelola Wilayah Kerja B ini.

BPMA atas nama pemerintah, kata Mohamad Faisal, mengharapkan PT PGE serius menjaga dan meningkatkan produksi migas di Aceh. "Ini menjadi sebuah kewajiban agar menjadi nilai optimisme tersendiri. Terlebih karena terjadinya penurunan produksi secara alamiah yang menjadi tantangan selama proses transisi alih kelola Wilayah Kerja B,” tuturnya.

Terkait pengelolaan oleh PT PGE tersebut, kata Faisal, pemerintah berharap dapat meningkatkan peran nasional dan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, penghematan devisa, dan potensi peningkatan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi biaya operasional, serta menjaga ketahanan energi nasional.

"Ini akan menjadi contoh alih kelola pertama dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dalam waktu dekat 100% akan dikelola oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Ia juga menyarankan, PT PGE harus berinvestasi untuk mempertahankan produksi, di samping menggunakan teknologi pengembangan lapangan yang paling baru. Selain itu, perlu juga dilakukan proses transfer data dan teknologi yang transparan dan benar-benar mampu diterapkan dalam mengelola Wilayah Kerja B dari PHE-NSB kepada PT PGE.

"Alih kelola Wilayah Kerja B ini kami harapkan tidak menjadi puncak keberhasilan PT Pema melalui anak perusahaannya, yakni PT PGE, tapi jadikanlah ini menjadi tonggak awal untuk mencapai kembali masa kejayaan migas Aceh seperti yang pernah terjadi pada era '80-'90-an," tukas Mohamad Faisal.

Gubernur Aceh pada kesempatan terpisah pagi ini mengucapkan syukur alhamdullillah, karena berkat doa seluruh rakyat Aceh dan rahmat Allah, tepat pukul 23.00 WIB tadi malam alih kelola Blok B dari PT PHE kepada PT PGE (BUMD) berjalan lancar. "Melalui sektor migas kita harapkan Aceh kembali berjaya seperti di era sebelumnya," ujar Nova berharap.(dik)