Breaking News:

Aceh Jaya Pangkas Perjalanan Dinas, Dialihkan untuk Penanganan Covid

Biaya perjalanan dinas Pemkab Aceh Jaya banyak mengalami pemotongan dalam refocussing APBK 2021 untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 158 miliar

Editor: bakri
hand over dokumen pribadi
Kepala BPKK Aceh Jaya Safrul Maryadi 

CALANG - Biaya perjalanan dinas Pemkab Aceh Jaya banyak mengalami pemotongan dalam refocussing APBK 2021 untuk penanganan Covid-19 senilai Rp 158 miliar. Selain biaya perjalanan dinas, pemotongan juga terjadi untuk belanja barang dan jasa.

“Yang mengalami pemotongan itu biaya perjalanan dinas dan belaja barang dan jasa. Namun belanja barang yang dipotong juga yang kecil-kecil, seperti pengadaan mobiler kantor," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya, Safrul Maryadi, kepada Serambi, Sabtu (22/5/2021).

"Untuk fisik tidak banyak pemotongan, bahkan tidak ada pemotongan,” tambahnya lagi.

Safrul menjelaskan, refocusing anggaran sudah selesai dan  saat ini dirinya bersama tim anggaran masih menginput ulang keuangan Aceh Jaya. Karena itu anggaran refocussin juga belum bisa digunakan karena belum ada peraturan bupati.

"Refocusing sudah selesai, hanya saja anggaran hingga saat ini belum bisa digunakan, karena belum diperbupkan," jelasnya.

Penerbitan peraturan bupati itu dilakukan setelah semua proses entri data selesai. Pihaknya menargetkan proses entri data selesai pada pada Minggu terakhir Mei 2021. "Kita terget Minggu depan selesai entri dan bulan depan sudah diperbupkan dan anggaran sudah bisa digunakan," ujar Safrul Maryadi.

Kepala BPKK Aceh Jaya ini juga menegaskan bahwa pada refocusing anggaran ini, Pemkab Aceh Jaya tidak memiliki kewajiban melaksanakan pembahasan kembali dengan DPRK. “Pemkab hanya diharuskan menyampaikan hasil refocusing setelah diperbupkan kepada DPRK,” timpalnya.

Wakil Ketua I DPRK Ace Jaya, Irwanto NP mengharapkan agar pengalihan anggaran daerah tersebut dilakukan dengan baik dan tepat pada kebutuhan penting di masa pandemi.

"Ya kita berharap, pengalihan anggaran dalam refocusing dapat tepat sasaran dan benar sesuai dengan kebutuhan dilapangan," terangnya.

Apalagi mengingat saat refocusing sendiri DPRK tidak memiliki peran atau tidak terlibat, sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab Aceh Jaya.

Tidak hanya itu, dirinya juga berharap agar tahun depan pandemi yang saat ini melanda Indonesia dan Aceh Jaya dapat hilang dan semua kehidupan kembali seperti sediakala."Semoga ke depan tidak terjadi refocusing lagi dan kembali seperti biasanya," harapnya.(c52)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved