Breaking News:

Berita Subulussalam

Rapat Paripurna LKPJ Wali Kota Subulussalam Diwarnai Aksi Walkout Fraksi Geranat

Selain dihujani interupsi dari wakil rakyat, sidang yang dimpimpin Ketua DPRK Subulussalam Ade Fadly Pranata Bintang ini juga diwarnai aksi walkout.

Penulis: Khalidin | Editor: Taufik Hidayat
Foto kiriman warga
Bahagia Maha, Ketua Fraksi Geranat DPRK Subulussalam saat melakukan aksi walkout bersama rekannya dalam rapat paripurna dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRK atas LKPJ Walikota Subulussalam, Senin (24/5/2021) di gedung DPRK Subulussalam 

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Suasana Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRK atas LKPJ Walikota Subulussalam tahun anggaran 2020 yang berlangsung Senin (24/5/2021) memanas.

Selain dihujani insterupsi dari para wakil rakyat, sidang yang dimpimpin Ketua DPRK Subulussalam Ade Fadly Pranata Bintang, S.Ked ini juga warnai aksi walkout atau keluar dari sidang paripurna sejumlah anggota DPRK.

Adapun anggota DPRK Subulussalam yang insterupsi berasal dari Fraksi Gerakan Amanat Aceh( Geranat). Sembilan anggota DPRK yang tergabung dalam fraksi tersebut menyatakan keluar dari sidang. Kesembilannya adalah Bahagia Maha, Dewita  Karya dan Jefri Husni Munthe (PAN).

Lalu Hariansyah dan Salehati dari PA serta Fazry Munthe, Saddam Husein dan H Mukmin dari Partai Golkar. Kemudian Ari Afriadi dari Partai Gerindra. Mereka keluar ruang sidang lantaran para anggota fraksi Geranat menginginkan adanya pandangan umum dari fraksi namun tidak diakomodir.

Selain itu, para anggota DPRK dari Geranat juga menyoal masalah pandangan umum atas Rekomendasi DPRK terhadap temuan-temuan LKPJ yang dibacakan Khalidin dari Fraksi Hanura.

Menurut Bahagia Maha, Ketua Fraksi Geranat masalah pandangan umum  ini tidak pernah dirapatkan. Termasuk tidak pernah diminta oleh ketua DPRK terkait hasil temua- temuan pansus yang digelar sejak disampaikannya Laporan LKPJ Wali Kota Subulussalam 15 April 2021 yang lalu.

“Sehingga kami dari anggota DPRK khususnya dari Fraksi Geranat merasa dirugikan sebagai hak-hak pengawasan sebagai wakil rakyat yang dipercayakan kepada kami,” kata Bahagia dalam siaran persnya kepada Serambi.

Baca juga: Sejak Awal Pandemi, WHO Ungkap Sudah 115.000 Petugas Kesehatan Meninggal Dunia

Baca juga: Bupati, Dandim, Kapolres Bireuen Bersama Imbau Masyarakat Cegah Covid-19

Baca juga: VIDEO Lantunan Merdu Mauli Della, Gadis Aceh Dengan Koleksi Segudang Prestasi

Bahagia Maha yang merangkap sebagai juru bicara Fraksi Geranat meminta kepada pimpinan sidang agar untuk bisa memberikan pandangan umum dari fraksi untuk menanggapi hasil temuan-temuan LKPJ yang telah mereka laksanakan beberapa waktu lalu.

Ada sederet temuan seperti laporan realisasi keuangan LKPJ antara yang disampaikan Wali Kota Subulussalam dengan realisasi fisik yang didapat DPRK semasa Pansus. Sebab, menurut Bahagia hal ini lazim dilaksanakan dalam paripurna DPRK tentang LKPJ dan itu dapat diberikan pamndangan umum dari fraksi.

“Tapi ini tidak diakomodir, padahal apa yang kami sampaikan nanti pastilah sesuai dengan fakta yang kami dapatkan setelah kami pansus ke SKPK maupun turun ke beberapa fisik yang kami cek,” ujar Bahagia diamini Wakil Ketua I DPRK Subulussalam, Fazry Munthe.

Hariansyah anggota fraksi Geranat lainya yang juga anggota komisi C bidang keuangan, turut menyampaikan interupsi kepada pimpinan sidang.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Aceh Jaya Naik, PBM Tatap Muka Tetap Lanjut, Begini Tanggapan Gugus Tugas

Baca juga: Daratkan Kendaraan Canggih di Mars, Apa yang Sebenarnya Dilakukan Cina di Planet Mirip Bumi Itu?

Baca juga: VIDEO Wajah Pocut Gadis Cantik Aceh Hiasi Truk, Alhasil Diangkat Jadi Duta Lantas Lhokseumawe

Namun hujan interupsi ini tidak diakomodir sehingga melihat situasi mulai memanas pimpinan sidang melakukan skor selama 15 Menit.

Setelah skor dicabut, pihak fraksi Geranat kembali  meminta waktu untuk menyampaikan pandangan umum fraksi tentang LKPJ, namun tetap tidak diberikan. Walhasil, Bahagia selaku ketua fraksi memohon maaf dan meminta kepada seluruh anggota untuk meninggalkan persidangan paripurna alias walkout.

“Jika memang kita tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan umum fraksi lebih baik kita walkout,” tegas Bahagia.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved