Begini Tanggapan Ketua DPRK Subulussalam Soal Walk Out Fraksi Geranat di Sidang LKPJ Wali Kota

Para anggota fraksi Geranat justru menganggap Ade tidak mengakomodir keinginan mereka. Padahal tegas politisi Partai Hanura ini, mereka (anggota Fraksi Geranat-red)  yang sudah menyepakati hasil rapat Badan Musyawarah.

Menyangkut rekomendasi DPRK, Ade memastikan semua rekomendasi yang kemarin dibacakan merupakan himpunan dari seluruh laporan tim pansus.

Rekomendasi itu merupakan apa-apa yang direkam dan dicatat oleh sekretariat, sehingga tidak benar jika mereka bilang bahwa pandangan mereka tidak ditampung.

Sementara soal skor sidang selama 15 menit, Ade juga menjelaskan tujuannya untuk menetralkan forum rapat paripurna karena terjadi terus perdebatan antara wakil rakyat.

Baca juga: Sempat Viral Air Laut Terbelah 2 Seperti Tertulis dalam Alquran, di Aceh Singkil Terjadi Setiap Hari

Dan dia pun menggaris bawahi jika skor, bukan untuk negosiasi lantaran semua keputusan terkait pandangan fraksi terhadap LKPJ sudah diputuskan melalui Badan Musyawarah.

Terakhir,Ade selaku Ketua DPRK Subulussalam menilai ada kesan negative waksi WO para anggota Fraksi Geranat.

“Kesannya terlalu memojokkan dan tidak jelas maksud dan tujuannya dalam berpendapat. Seperti ada sentimen dan tidak profesional mengatasnamakan kepentingan rakyat. Jangan jadikan masyarakat korban untuk kepentingan kelompok,” pungkas Ade.

Seperti diberitakan, suasana rapat paripurna dengan Agenda Penyampaian Rekomendasi DPRK atas LKPJ Walikota Subulussalam tahun anggaran 2020 yang berlangsung Senin (24/5/2021) memanas.

Selain dihujani insterupsi dari para wakil rakyat, sidang yang dimpimpin Ketua DPRK Subulussalam Ade Fadly Pranata Bintang, S.Ked ini juga warnai aksi walkout atau keluar dari sidang paripurna sejumlah anggota DPRK.

Adapun anggota DPRK Subulussalam yang insterupsi berasal dari Fraksi Gerakan Amanat Aceh ( Geranat). Sembilan anggota DPRK yang tergabung dalam fraksi tersebut menyatakan keluar dari sidang. Kesembilannya adalah Bahagia Maha, Dewita Karya dan Jefri Husni Munthe (PAN).

Lalu Hariansyah dan Salehati dari PA serta Fazry Munthe, Saddam Husein dan H Mukmin dari Partai Golkar. Kemudian Ari Afriadi dari Partai Gerindra.

Mereka keluar ruang sidang lantaran para anggota fraksi Geranat menginginkan adanya pandangan umum dari fraksi namun tidak diakomodir. Selain itu, para anggota DPRK dari Geranat juga menyoal masalah pandangan umum atas Rekomendasi DPRK terhadap temuan-temuan LKPJ yang dibacakan Khalidin dari Fraksi Hanura.

Baca juga: Ini Enam Tokoh yang Direkomendasi jadi Balon Bupati Aceh Utara Tahun 2024

Menurut Bahagia Maha, Ketua Fraksi Geranat masalah pandangan umum  ini tidak pernah dirapatkan. Termasuk tidak pernah diminta oleh ketua DPRK terkait hasil temua- temuan pansus yang digelar sejak disampaikannya Laporan LKPJ Wali Kota Subulussalam 15 April 2021 yang lalu.

“Sehingga kami dari anggota DPRK khususnya dari Fraksi Geranat merasa dirugikan sebagai hak-hak pengawasan sebagai wakil rakyat yang dipercayakan kepada kami,” kata Bahagia dalam siaran persnya kepada Serambi.

Bahagia Maha yang merangkap sebagai juru bicara Fraksi Geranat meminta kepada pimpinan sidang agar untuk bisa memberikan pandangan umum dari fraksi untuk menanggapi hasil temuan-temuan LKPJ yang telah mereka laksanakan beberapa waktu lalu.