Megawati: Kader PDIP Petugas Partai, Kalau Tak Mau Diberi Tugas Mundur Saja

"Itu saya tegaskan sejak awal," kata Hasto dalam diskusi daring bertajuk 'Membaca Dinamika Partai dan Soliditas Koalisi Menuju 2024', yang digelar Para Syndicate, Jumat (28/5/2021).

Selain PKS, Hasto mengatakan PDIP tak akan bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Menurut Hasto, Demokrat dan PDIP memiliki basis yang berbeda.

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. (Mereka) partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa," ujar Hasto.

"Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat."

"Ini tegas-tegas aja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut, karena beda karakternya, naturenya," pungkas Hasto.

Baca juga: PDIP se-Aceh Gelar Rakercab, Bahas dari Isu Sosial hingga Pembangunan Strategis

Baca juga: PDIP akan Berkoalisi Usung Capres, Tapi Tutup Pintu untuk PKS dan Demokrat, Jangan Ada Juru Nikah 

PDIP Rapatkan Barisan

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajak seluruh kader PDIP untuk terus merapatkan barisan dan mengkonsolidasikan kekuatan partai.

Alasannya, saat ini sudah ada pihak eksternal yang mencoba melakukan 'dansa' politik untuk kepentingan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikannya menyusul memanasnya hubungan antara Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Terus rapatkan barisan mengingat banyak pihak yang sudah melakukan dansa politik untuk 2024 dan jangan beri peluang siapapun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan partai kita," kata Hasto melalui keterangannya, Senin (24/5/2021).

Terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Hasto mengingatkan hasil Kongres V Partai telah memberikan kewenangan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, berupa hak prerogatif untuk menetapkan Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024.

Lanjut Hasto, pilihan terbaik partai saat ini bagi seluruh kader partai pada seluruh jajaran tiga pilar partai adalah melakukan konsolidasi partai secara menyeluruh.

"Partai dengan memberikan hak prerogatif kepada Ketua Umum Partai telah berhasil mengantar Pak Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden, dan kini memasuki periode kedua untuk Indonesia yang lebih maju," ujarnya.

"Konsolidasi partai juga menyangkut aspek ideologi, politik, program, kader, dan konsolidasi sumber daya. Konsolidasi ideologi agar bangsa Indonesia semakin kokoh dengan Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, sehingga Presiden RI yang akan datang tidak akan dibebani oleh persoalan tersebut," lanjutnya.