Terkait Minimnya PAD RS Arun, Ketua DPRK Lhokseumawe: Hasil Pansus Akan Diumumkan ke Publik 

"Jadi kami pastikan, apapun hasil Pansus nantinya tetap akan diumumkan ke publik," pungkas politisi Partai Aceh tersebut.

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Beberapa waktu lalu sempat mencuat ke publik, terkait minimnya setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rumah Sakit Arun yang saat ini dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe.

Dimana setoran PAD Kota Lhokseumawe hanya sebesar Rp 220 juta, dari yang ditargetkan Rp 1 miliar. 

Didasari kondisi tersebut, muncul komentar dan pendapat dari berbagai kalangan, baik dari unsur legislatif, LSM, mau pun mahasiswa.

Bahkan informasi terakhir dihimpun Serambinews.com, Pansus DPFK Lhokseumawe kini juga sedang menelusuri hal tersebut.

Sehingga pihak LSM MaTA, mengharapkan agar Pansus dapat bekerja secara serius. 

MaTA mengingatkan pada Pansus, agar temuan nantinya tidak menjadikan barter anggaran dengan eksekutif. 

Baca juga: Megawati akan Terima Bintang Jasa Negara dari Presiden Rusia Vladimir Putin

Karena hasil Pansus menjadi taruhan terhadap kehormatan kelembagaan DPRK nantinya,

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf, kembali mrnjelaskan, dewanlah yang pertama kali mengangkat hal ini ke publik.

Sehingga ini merupakan sebuah bukti awal kalau pihaknya serius dengan hal ini.

"Kalau DPRK bisa dibarter, tidak mungkin kita cuatkan ke publik terhadap minimnya PAD dari RS Arun ini," katanya.

Jadi untuk saat ini, tim Pansus masih terus bekerja secara serius.

Pansus terus mengumpulkan  data.

Serta sudah melakukan  kunjungan ke RS Arun dan juga PDPL.

"Jadi kami pastikan, apapun hasil Pansus nantinya tetap akan diumumkan ke publik," pungkas politisi Partai Aceh tersebut.

Baca juga: Jalan Samar Kilang-Pondok Baru Disorot, Material Tak Sesuai Spek

Mencuat pertama 

Mencuat minimnya setoran PAD RS Arun yang dikelola PDPL pada tahun 2020,  berawal dari pernyataan Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf.

Dimana ditargetkan Rp 1 miliar, namun PAD yang distor hanya Rp 220 juta atau hanya 22 persen. 

Ismail A Manaf, menyebutkan, sesuai penelusuran dirinya, setiap tahun, operasional RS Arun dibawah PT Pembangunan Lhokseumawe tidak pernah terjadi peningkatan. 

Target penerimaan daerah yang dibebankan juga tidak pernah tercapai. 

"Terutama pada tahun 2020, terealisasi hanya 22 persen saja dari yang dibebankan," katanya.

Padahal belanja operasional RS Arun yang terletak di Komplek Perumaham PT PAG tersebut relatif rendah, mengingat komponem biaya listrik dan air diperolehnya secara cuma-cuma 

Jadi  dengan kondisi tersebut, maka Ismail A Manaf menilai kalau kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah yang mengelola RS Arun membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Lhokseumawe.

"Jadi, kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah RS Arun kita minta untuk segera dievaluasi oleh Walikota agar diketahui persis dimana letak persoalannya," kata Ismail.

Walikota harus memberikan perhatian serius terhadap upaya perbaikan tata kelola perseroan yang mengelola RS Arun, agar target penerimaan daerah dapat benar-benar efektif dikumpulkan dan kemudian dibelanjakan lagi untuk pembangunan daerah.

Baca juga: Posko Penyekatan di Tamiang Berakhir

Jawaban PTPL

Sedangkan pengurus PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) pada tahun 2020 mengaku, hanya meraih keuntungan mencapai Rp 900 juta, terutama dari unit usaha  Rumah Sakit Arun.

Namun dari pengakuan keuntungan Rp 900 juta, hanya Rp 220 juta yang disetor untuk menjadi PAD Kota Lhokseumawe.

Padahal kepada perusahaan milik Pemko Lhokseumawe tersebut, pada tahun 2020 ditargetkan mampu menyumbang PAD sebesar Rp 1 miliar.

Direktur Utama PT Pembangunan Lhokseumawe, Abdul Gani, Rabu (21/4/2021), menyebutkan, pada tahun 2020 pihaknya masih memiliki dua unit usaha.

Pertama, Rumah Sàkit Arun dan kedya dari jaringan gas rumah tangga. 

Namun dari jaringan gas dia mengaku, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan besar.

Sedangkan total keuntungan  yang diraih perusahaan pada tahun 2020 sekitar Rp 900 juta.

Saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), lanjutnya, Pemerintah Kota Lhokseumawe menyerahkan Pasar Terpadu untuk dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe.

Didasari hal tersebut, maka disimpulkan, sebagian keuntungan tahun 2020 diinvestasi ke Pasar Terpadu.

"Makanya untuk PAD kita pun hanya setor 220 juta rupiah saja," pungkasnya.

Baca juga: Posko Penyekatan di Tamiang Berakhir

Pansus sedang bekerja

Ketua Pansus DPRK Lhokseumawe, Faisal, Minggu (30/5/2021), menyebutkan, dasarnya Pansus yang dibentuk sekarang ini adalah terkait LKPJ Walikota tahun 2020. 

"Jadi salah satu item yang kita Pansus juga terkait minimnya setoran PAD," ujar Faisal yang juga merupakan Ketua Komisi A DPRK Lhokseumawe tersebut.

Sedangkan terkait minimnya setoran PAD di RS Arun, pihaknya sudah mengumpulkan bebrapa data.

Salah satunya adalah jumlah klaim dana kr BPJS sepanjang tahun 2020  yang angkanya mencapai Rp 44 miliar lebih. 

Disamping juga pihaknya sudah mendatangi RS Arun dan melakukan pertemuan dengan manajmen rumah sakit serta manajamen PDPL.

"Kami lakukan kunjungan ke RS Arun pada 27 Mei 2021 atau beberapa hari lalu," katajya.

Selanjutnya, teragendakan, dalam pekan ini, pihkaknya akan melakukan pertemuan kembali dengan pihak manajemen RS Arun dan PDPL, yang direncanakan berlangsung di gedung DPRK Lhokseumawe.

"Jadi sejauh ini masih kita telusuri. Belum adanya kesimpulan," demikian Faisal.

Baca juga: Alasan Pemuda Ini Telanjang Sambil Naik Motor di Jalan, Gegara Manchester City Kalah Liga Champions

Penelusuran LSM MaTA

Koordinator LSM MaTA, Alfian, dalam rilisnya, Selasa (1/6/2021), menyatakan, pihaknya telah menelusuri tentang pemdapatan rumah Sakit Arun sejak 2019 dan 2020. 

"Tenyata lumanyan tinggi dan ini sama sekali berbanding terbalik terhadap keterangan pihak pengelola PT. Pembagunan  Lhokseumawe (PTPL) kepada publik. Penelusuran kita via website resmi BPJS Kesehatan: www.bpjs-kesehatan.go.id. maka klaem pihak rumah sakit dan BPJS sudah mencairkan sebagai berikut, pada tahun 2019 pihak rumah sakit terima sebesar Rp. 36.672.671.755 dan tahun 2020 sebesar Rp. 44.192.827.300 ," bebernya.

Belum lagi, pemasukan rumah sakit dari jalur umum pasien yang berobat.

"Jadi sementara ini kita simpulkan, ada potensi kebocoran keuangan pada PAD sektor rumah sakit," katanya.

Jadi, kata Alfian, Pansus DPRK wajib menelusuri berapa pendapatan pasien jalur umum, selain dari BPJS.

Selanjutnya Pansus juga penting menelusuri status apotek yang di rumah sakit tersebut saat ini, apakah masuk dalam manajemen rumah sakit atau atas pemilik pribadi.

"Pansus diharapkan dapat bekerja secara serius dan publik dapat menilai nantinya, apakah pihak pansus serius atau tidak. Kita juga mengingatkan pada Pansus agar temuan nantinya tidak menjadikan barter anggaran dengan eksekutif. Pengalamannya sudah banyak. kalau hasil temuan pansus nantinya disetir. Kita pastinya sudah menyiapkan langkah selanjutnya untuk mengawal hal ini. Perlu diingat, hasil Pansus menjadi taruhan terhadap kehormatan kelembagaan DPRK nantinya," pungkas Alfian. (*)

Baca juga: 16 Jet Tempur China Terbang Dekati Kalimantan, Malaysia Siaga