Breaking News:

Salam

Aktivitas di Pasar Sangat Mencemaskan

Serangan wabah virus Corona masih menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan. Jumlah korban yang terinfeksi terus bertambah

Editor: bakri
SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM
Personel membagikan masker di Pasar Aceh 

Serangan wabah virus Corona masih menunjukkan perkembangan yang mengkhawatirkan. Jumlah korban yang terinfeksi terus bertambah. Yang sangat mencemaskan lagi, selain penuhnya ruang-ruang rawatan khusus bagi pasien Covid di banyak rumah sakit rujukan, para tenaga medis, seperti dokter, perawat, bahkan tenaga administrasi rumah sakit juga banyak yang terserang dan harus dirawat dan diisolasi.

Karena kondisi itulah, Gubernur Aceh memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM) sejak 1 hingga 14 Juni mendatang. Keputusan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh Nomor 08/INSTR/2021. Ingub tentang perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid‑19 di Tingkat Gampong untuk Pengendalian Penyebaran Covid‑19, tersebut dikeluarkan di Banda Aceh, pada  Selasa, 1 Juni 2021.

Sebelumnya Gubernur Aceh juga sudah mengeluarkan Instruksi Nomor 07/INSTR/2021 pada 20 Mei 2021. Instruksi Gubernur dalam rangka mengendalikan penyebaran Covid‑19 yang juga berisi tentang PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid‑19 di Tingkat Gampong untuk Pengendalian Penyebaran Covid‑19, tersebut berlaku pada 20‑31 Mei 2021.

Instruksi itu sekaligus menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid‑19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid‑19.

Ingub yang ditujukan kepada para bupati dan wali kota se‑Aceh dan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) itu memuat beberapa poin utama untuk diterapkan di masing‑masing kabupaten/kota. Di antaranya, agar bupati/wali kota mengatur PPKM Mikro sampai ke tingkat gampong yang berpotensi menimbulkan penularan Covid‑19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat gampong.

Dalam Ingub itu disebutkan bahwa bupati/wali kota akan memberi sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro dan atau protokol kesehatan Covid‑19 sesuai aturan perundang‑undangan. Instruksi Gubernur itu, sambung Iswanto, juga menybutkan bahwa jika ada anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga kontrak yang terkonfirmasi positif Covid‑19, ASN atau tenaga kontrak tersebut tidak dibolehkan masuk kantor.

ASN atau tenaga kontrak yang memiliki gejala ISPA, juga tidak dibolehkan masuk kantor dan harus melakukan Isolasi mandiri. ASN juga tidak diperbolehkan menerima kunjungan tamu pemerintah dari luar kabupaten/kota atau provinsi lain, kecuali mendesak dengan terlebih dulu melaporkan ke Satgas Penanganan Covid‑19 provinsi/kabupaten/kota. Rapat atau kegiatan yang mendatangkan peserta dari lintas provinsi dan atau lintas kabupaten/kota untuk sementara waktu dilarang.

Pada lingkungan sekolah, proses pembelajaran diutamakan dengan sistem daring (online). Bila dilaksanakan secara tatap muka (luring), harus menerapkan sistem sif. Ingub itu juga menyasar dayah. Di mana, kunjungan orang tua santri untuk sementara dibatasi. Pada bidang transportasi, harus dilakukan penguatan, pengendalian, dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko check point di perbatasan provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan Polri.

Kita melihat, instruksi gubernur itu sudah sangat jelas mengatur dan melarang hal-hal yang berpotensi meningkatkan penularan virus Corona. Jadi, intinya, semua yang diinstruksikan itu, berkaitan dengan pencegahan agar virus Corona tidak lagi mewabah.

Satu hal yang menjadi hambatan besar Aceh dalam pencegahan virus Corona adalah belum disiplinnya masyarakat terhadap protokol  kesehatan. Bisa jadi karena mereka tidak tahu betul kondisi sebenarnya serangan wabah Corono di Aceh saat ini. Makanya, kita melihat sangat banyak orang yang tidak memakai masker beraktivitas di luar rumah, terutama di pasar-pasar. Termasuk para pedagang makanan jajanan di tepi jalan, banyak yang tidak memakai masker sekaligus mengabaikan ketentuan jaga jarak. Satgas Covid Provinsi dan dan Kabupaten/Kota mestinya lebih sering razia ke pasar-pasar untuk mengingatkan para pedagang dan pembeli agar disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, serta mendukung vaksinasi Covid.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved