Jangan Biarkan Sejarah Arun Terulang di Andaman

GUBERNUR Muzakir Manaf atau Mualem meminta gas dari Wilayah Kerja South Andaman tidak langsung dialirkan ke luar Aceh, melainkan diolah terlebih dahulu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe. Menurutnya, pengolahan gas di Aceh akan memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi daerah, termasuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan industri turunan.

Mewujudkan hal itu, Pemerintah Aceh telah menyurati Menteri ESDM agar menunda persetujuan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo hingga tercapai kesepakatan dengan Mubadala Energy mengenai konsep pengembangan lapangan gas. Aceh mengusulkan pemanfaatan fasilitas pengolahan di darat (onshore) di kawasan Arun, berbeda dengan rencana perusahaan yang mengusulkan fasilitas pengolahan terapung (FPSO).

Mualem menegaskan Aceh tidak boleh mengulangi pengalaman masa lalu ketika kekayaan gas Arun dinilai belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat daerah. “Kita udah tahu dulu macam mana gas Arun, masa Soeharto dulu kita jadi penonton terbaik,” tegasnya sebagaimana diberitakan Serambi, Selasa (2/6/2026).

Permintaan Mualem itu layak mendapat perhatian serius. Inti dari tuntutan tersebut sesungguhnya sederhana: Aceh tidak ingin hanya menjadi lokasi penghasil gas, sementara nilai tambah ekonomi justru dinikmati di tempat lain. Pengalaman masa lalu menjadi pelajaran berharga. Ladang gas Arun pernah menjadi salah satu tulang punggung devisa negara, tetapi banyak masyarakat Aceh merasa tidak memperoleh manfaat yang sebanding dengan kekayaan yang dihasilkan dari tanah mereka sendiri.

Pernyataan Mualem yang menyebut Aceh pernah menjadi “penonton terbaik” bukan sekadar nostalgia politik. Kalimat itu menyentuh memori kolektif masyarakat tentang bagaimana sumber daya alam dalam jumlah besar dapat dieksploitasi tanpa mampu mengubah wajah kesejahteraan daerah secara signifikan. Karena itu, kekhawatiran agar sejarah tidak terulang adalah sesuatu yang wajar.

Di sisi lain, pengolahan gas di darat melalui fasilitas di Arun berpotensi memberikan manfaat yang jauh lebih luas dibanding sekadar menyalurkan gas mentah keluar daerah. Kehadiran fasilitas pengolahan dapat menciptakan lapangan kerja, menarik investasi industri turunan, menghidupkan kembali kawasan industri Arun, serta mendorong tumbuhnya sektor ekonomi pendukung. 

Dengan kata lain, yang diperjuangkan bukan hanya gas, melainkan rantai nilai ekonomi yang menyertainya.

Namun demikian, keinginan tersebut tidak boleh berhenti pada slogan politik. Pemerintah Aceh perlu menyiapkan argumentasi teknis dan ekonomi yang kuat. Investor tentu akan mempertimbangkan aspek biaya, efisiensi, risiko proyek, serta kepastian keuntungan. Jika pengolahan di Arun memang menjadi pilihan terbaik bagi Aceh, maka pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bahwa opsi tersebut juga layak secara bisnis.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai South Andaman bukan sekadar soal lokasi pengolahan gas. Ini adalah perdebatan tentang masa depan pembangunan Aceh. Apakah Aceh akan kembali menjadi daerah penghasil yang hanya menerima manfaat terbatas, atau mampu naik kelas menjadi pusat industri yang menikmati nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri.

Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Karena itu, semangat yang disampaikan Mualem patut diapresiasi. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah-langkah konkret, kajian yang kuat, dan kemampuan bernegosiasi dengan pemerintah pusat maupun investor. Aceh berhak mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya yang ada di wilayahnya. Jangan sampai sejarah kembali mencatat bahwa ketika kekayaan alam mengalir keluar, rakyat Aceh hanya menjadi penonton.(*)

POJOK

Mualem minta gas Andaman Selatan diolah di Arun

Ya, Aceh tak mau tersandung dua kali di batu yang sama

Warga berhasil buka jalan Enang-Enang

Hehehe... jalan negara, tapi rakyat yang perbaiki

Pekerja kebun sawit diedukasi berkendara yang aman

Kondisi jalan yang mereka lalui sudah aman kan?