Breaking News:

Wawancara Eksklusif

KPK Bukan Malaikat

Sebagai sebuah lembaga, tentu masih ada sejumlah masalah di sana. Fahri, yang kerap mengkritisi KPK, melihat lembaga anti-rasuah ini bukanlah lembaga

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
FAHRI HAMZAH, Wakil Ketua DPR 2014-2019 

Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019, Fahri Hamzah, menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah malaikat. Sebagai sebuah lembaga, tentu masih ada sejumlah masalah di sana. Fahri, yang kerap mengkritisi KPK, melihat lembaga anti-rasuah ini bukanlah lembaga yang sempurna. Berbagai masalah juga turut mengiringi perjalanannya.

Namun, ia menampik jika dikatakan bahwa mengkritik KPK itu berarti berniat untuk melemahkan. "Tapi menganggap di KPK itu malaikat semua ya tidak mungkin lah. Pasti banyak masalah juga di situ. Justru manusia itu mulai jadi masalah kalau dia menganggap dirinya malaikat," ucap Fahri, dalam perbincanganan dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, di Kantor Redaksi Tribun Network, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Fahri berpandangan, KPK selama ini condong tumbuh menjadi sebuah non-governmental organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). "Jadi (KPK) tidak memiliki mentalitas sebagai (lembaga milik) negara," ujar Fahri. KPK, lanjutnya, adalah organisasi yang dibuat dengan mengumpulkan potensi-potensi terbaik anak bangsa. Dengan harapan agar Indonesia mampu keluar dari jebakan masa lalu dan menuju masa depan menjadi negara demokrasi yang bebas korupsi.

Namun, Fahri berpandangan, praktek korupsi saat ini masih marak terjadi. Artinya, lanjut dia, pencegahan korupsi sebagaimana tugas KPK masih belum efektif. "Karena menganggap ‘ngintip ada amplop’ tangkap langsung masuk koran. Akan ada efek jera? Tidak ada yang begitu. Teorinya ini bukan negara otoriter, kalau di negara otoriter mungkin itu terjadi. Di Partai Komunis Cina, ada orang biro atau pegawai diambil satu, di depan umum ‘dijedor’ di depan semua orang," ucapnya. Berikut petikan wawancara Tribun Network dengan Fahri Hamzah.

Sering menyebut bahwa oknum-oknum di lembaga itu tak kalah bobrok dengan para koruptor. Apa maksudnya?

Karena menurut saya, memakai lembaga untuk popularitas pribadi. Memakai lembaga untuk berpolitik, untuk mengkorupsi imajinasi publik, itu juga kejahatan.  Karena itu saya sering bilang, di KPK itu kita diminta untuk tidak boleh conflict of interest, tapi setiap ada pimpinan KPK bermasalah, konferensi pers di kantor KPK.

Lawyernya ngantor di kantor KPK, lho itu conflict of interest dong? Anda siapa? kok bisa-bisanya yang lain diminta jangan conflict of interest tapi setiap ada masalah di KPK, ada demo di situ. Pegawainya demo, lho gimana? Kalau Mabes Polri pegawainya demo apa tidak kacau republik ini?

Kenapa kalau KPK boleh demo yang lain tidak boleh demo? ini kekacauan-kekacauan yang sudah dianggap benar gitu lho.

Termasuk konspirasi dan korupsi juga yang terjadi di tubuh KPK?

Akhirnya, dan itu menurut saya akan terbuka. Kan kita mengalami. Kan kawan saya banyak di dalam penjara ngomong juga, padahal saya sudah berhubungan dengan si ini, si itu. Sekarang sudah mulai terbongkar itu, siapa itu, AKP yang bilang katanya dia sudah terima uang selama menjadi penyidik Rp 10,8 miliar. Itu masih junior.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved