Breaking News:

Wawancara Eksklusif

KPK Bukan Malaikat

Sebagai sebuah lembaga, tentu masih ada sejumlah masalah di sana. Fahri, yang kerap mengkritisi KPK, melihat lembaga anti-rasuah ini bukanlah lembaga

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
FAHRI HAMZAH, Wakil Ketua DPR 2014-2019 

Anda sekarang terintegrasi dalam sistem kita, saya kasih waktu, Anda berkoordinasi dengan saya, kita perbaiki kepolisian dan kejaksaan, setelah itu Anda bubar. Kalau menurut saya Indonesia memerlukan lembaga komplain, Indonesia memerlukan peradilan etika. Malah saya punya pikiran, Komisi Yudisial sebetulnya dijadikan peradilan etika umum bagi penyelenggara negara, yang lebih masif.

Itu yang diperlukan ke depan. Karena chord or ethic ini sedang menjadi tren juga. Bagaimana membangun cita rasa pejabat negara supaya sadar dengan amanahnya. Tidak main-main, tidak conflict of interest, ngobyek dan sebagainya, itu yang harus diatur. Ini harusnya ide besar yang didiskusikan dengan presiden, supaya kita jangan seakan tidak memiliki rencana. Terus saja begitu, tidak ada henti-hentinya, padahal masalah bisa selesai. Korupsi bisa diselesaikan.

Terlalu banyak negara di Asia Tenggara ini yang korupsinya yang sudah bisa dibilang hilang. Ini penyakit lama. Tinggi tidaknya peradaban sebuah bangsa itu, dilihat kalau penyakit lama bisa hilang.

Dulu orang punya penyakit kolera, lama-lama penyakit kolera hilang. Kenapa? karena kita sudah menemukan obatnya. Dulu banyak orang bisul, sekarang orang bisul sudah sedikit. Lepra hilang, kenapa? karena peradaban perobatan sudah naik (terus berkembang dan membaik). Lha ini korupsi kok engga hilang-hilang? peradaban kita rendah. Ini bisa kita selesaikan.

Apa pernah punya pengalaman buruk secara pribadi dengan KPK?

Saya pernah menjadi staf Profesional Rohmin, tahun 2000-an, waktu saya belum menjadi pejabat. Lalu beliau pindah bikin departemen baru, diperintahkan oleh undang-undang. Departemen baru dengan segala macam hal yang tidak standar, dia sebagai pejabat negara. Rupanya di tengah jalan, sebagai pejabat baru, dia itu banyak mengumpulkan sumbangan. Perpindahan sebuah institusi. Rupanya kita bekerja di situ juga, diberikan gaji dengan metode seperti itu.

Saya bukan pejabat, kan engga ngerti. Karena slip gaji pejabat dan bukan pejabat kan beda. Waktu beliau diperiksa saya juga diperiksa. Tapi dari situ saya memang mempelajari apa yang terjadi dengan KPK.  Jadi di KPK itu penghakiman moral itu tinggi sekali. Jadi menyerang orang itu sangat dominan di sana. Makanya sistem tidak terlalu diperhatikan. Kenapa satu peristiwa muncul, tapi yang penting adalah agar orang itu "diserang" berkali-kali sehingga kemampuannya untuk melawan hilang.

Termasuk diserang menggunakan masalah-masalah pribadi yang tidak ada kaitannya?

Iya, yang tidak ada korelasinya. Soal hidup orang, soal kamar belakang orang. Itu yang menurut saya salah. Saya mengikuti itu sampai saya bisa menemukannya. Sekarang kalau Anda mau pakai semangat KPK yang benar, apa yang Anda lakukan, coba? berpolitik. Dan saya cek rupanya ada persaingan begini begitu, ini ingin jadi pejabat ini. Jadi saya terus terang undang-undang KPK yang lama itu banyak sekali merusak kawan kita.

Dan terimalah undang-undang baru ini, ini lagi mengobati teman-teman kita. Yang mentalnya pengin one man show, kalau sudah jadi pimpinan KPK seakan "saya ini yang ditakuti koruptor, saya yang bisa menangkap koruptor." Begitu kelakuannya, tunjuk dada. Pejabat negara tidak boleh begitu. Semakin besar kekuasaan kita, semakin menunduk, semakin rendah hati, kolaboratif dengan yang lain, sebab tidak ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan sendiri.

Negara terlalu besar untuk diurus sendiri. Itu saya kira harapan saya, mudah-mudahan teman-teman di KPK yang baru, 1.271 orang yang baru dilantik ini, sadar gitu lho. Ini kerja kolaborasi, bukan kerja sendiri. (tribun network/denis destryawan)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved