Mualem Warning Anggota DPRA, Jangan Sibuk dengan Pokir

Terlebih, perolehan kursi Partai Aceh pada Pemilu 2019 lalu menurun drastis.

“Abu sangat berharap ini menjadi perhatian seluruh anggota partai, khususnya anggota-anggota yang telah mendapatkan jabatan publik agar dapat menunjukkan kinerja yang berpihak kepada rakyat. Sehingga Partai Aceh bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Aceh seperti pada Pemilu 2009 lalu,” ucap Nurzahri.

Baca juga: Politikus PNA Apresiasi Sikap Mualem yang Terima Penundaan Pilkada Aceh

Baca juga: Ketua PKK Aceh Jenguk Abu Doto di RSUZA

Rapat Alot, Muncul Desakan Ganti Anggota Dewan

Kemarin, jajajaran Pengurus Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) melakukan rapat tertutup di Kantor DPA PA, Jalan Muhammad Hasan, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPA PA, Muzakir Manaf alias Mualem dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak.

Rapat berlangsung dari pukul 14.00 WIB, dan baru berakhir menjelang tengah malam.

Rapat dihadiri oleh seluruh Anggota DPRA dari PA.

Informasi diperoleh Serambinews.com, rapat itu memang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja ketua dan seluruh anggota DPRA dari PA.

Rapat dikabarkan berlangsung panas sangat alot, hingga memunculkan desakan agar dilakukan pergantian ketua DPRA dan para anggota yang selama ini dinilai tidak becus.

Beberapa isu yang dibahas di antaranya terkait dengan macetnya pola komunikasi antara ketua dan anggota DPRA, juga terkait dengan masalah gagalnya Pilkada 2022.

“Desakan masalah ganto kon hanya untuk ketua, tetapi untuk dewan-dewan yang tidak bekerja maksimal,” ungkap salah seorang di internal Partai Aceh.

Desakan pergantian itu ungkap sumber tersebut disuarakan berulang-ulang oleh para anggota dewan kepada Mualem dan Abu Razak.

“Nyo Muallem dan Abu, meunyo na but anggota dewan yang hana butoi neu evaluasi, nye peurlee neuganto,”

“Meunyo Ketua DPRA hana butoi neu ganto ketua, meunyo ketua fraksi hana butoi maka neuganto, meunan chit meunyo lon hana butoi neuganto chit,” katanya mengutip pernyataan salah seorang peserta rapat.

Sumber tersebut juga mengungkapkan adanya perdebatan panas antara Ketua DPRA dan Komisi 1 DPRA terkait masalah surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan masalah Qanun Pilkada.