Ini Temuan dan Rekomendasi Pansus DPRK Lhokseumawe untuk PTPL & RS Arun, Begini Kata PTPL soal PAD

"Baik dalam penunjukan direksi maupun manajemen perusahaan, sehingga dapat menciptakan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah dan  meningkatkan pendapatan daerah," paparnya.

Kemudian terhadap PAD yang bersumber dari PT PL (Perseroda), Pansus mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Lhokseumawe, yang sesuai dengan regulasi telah memerintahkan Inspektorat Lhokseumawe mengaudit.

"Apapun hasil audit Inspektorat, diharapkam agar Wali Kota dapat memerintahkan PT PL untuk menjalankan sepenuhnya dan disampaikan kepada DPRK Lhokseumawe," pungkasnya.

PAD minim

Untuk diketahui, mencuat minimnya setoran PAD RS Arun yang dikelola PT PL tahun 2020 berawal pernyataan Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A Manaf.

Target PAD dari sektor itu Rp 1 miliar, namun yang disetor hanya Rp 220 juta atau hanya 22 persen. 

Ismail A Manaf, menyebutkan, sesuai penelusuran dirinya, setiap tahun, operasional RS Arun di bawah PT Pembangunan Lhokseumawe tidak pernah terjadi peningkatan. 

Target penerimaan daerah yang dibebankan juga tidak pernah tercapai. 

"Terutama pada tahun 2020, terealisasi hanya 22 persen saja dari yang dibebankan," katanya.

Padahal belanja operasional RS Arun yang terletak di Komplek Perumaham PT PAG tersebut relatif rendah, mengingat komponen biaya listrik dan air diperolehnya secara cuma-cuma 

Jadi  dengan kondisi tersebut, maka Ismail A Manaf menilai kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah yang mengelola RS Arun membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Lhokseumawe.

"Jadi, kinerja keuangan dan tata kelola perseroan daerah RS Arun kita minta untuk segera dievaluasi oleh Wali Kota agar diketahui persis di mana letak persoalannya," kata Ismail.

Wali kota harus memberikan perhatian serius terhadap upaya perbaikan tata kelola perseroan yang mengelola RS Arun agar target PAD dapat benar-benar efektif dikumpulkan. 

Kemudian dibelanjakan lagi untuk pembangunan daerah.

Jawaban PTPL