Breaking News:

KPK juga Bidik Dana Refocusing

Penyelidikan yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aceh mengarah pada beberapa kasus.

Editor: bakri
For Serambinews.com
Koordinator MaTA, Alfian 

BANDA ACEH - Penyelidikan yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aceh mengarah pada beberapa kasus. Selain terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat, proyek tahun jamak atau multiyears, serta bantuan hibah dan bansos--seperti yang berkembang di kalangan masyarakat selama ini--lembaga antirasuah itu juga ‘membidik’ penggunaan dana refocusing untuk penanganan Covid-19 di Aceh.

Hal itu disampaikan Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, kepada Serambi, Rabu (23/6/2021). Alfian menyakini, KPK menyasar banyak kasus di Aceh karena menurut penilaian pihaknya, penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga tersebut bersifat terbuka. Artinya, sebut Alfian, proses lidik tidak hanya tertuju pada satu kasus saja.

“Menurut kami, KPK menyasar banyak kasus. Sehingga, berbagai kebijakan anggaran yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh berpotensi menimbulkan masalah. Artinya, kebijakan itu dapat merugikan keuangan negara di satu sisi, namun menguntungkan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Aceh pada sisi yang lain," jelasnya.

Seperti diketahui, penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Aceh yang mulai dilakukan KPK pada awal Juni lalu, menimbulkan pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat di Aceh. Publik bertambah heboh ketika KPK memanggil Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes, dan Kadis Perhubungan Aceh, Junaidi, ke Jakarta pada 4 Juni 2021. Keduanya dipanggil terkait dugaan kasus korupsi yang sedang diselidiki oleh KPKlembaga antirasuah tersebut.

Apalagi, setelah itu KPK juga sudah beberapa kali memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Aceh. Seperti, enam pejabat diperiksa pada Senin (21/6/2021) dan sembilan orang dimintai keterangan pada Selasa (22/6/2021).

"Proses lidik secara terbuka oleh KPK di Aceh kali ini merupakan yang pertama dibanding sebelumnya dimana lidik hanya fokus pada kasus tertentu saja. Sehingga, penyelidikan oleh KPK perlu dikawal secara serius. KPK juga dituntut trasparan, sehingga tidak mendapat peluang untuk negosiasinya," kata Alfian.

Kekhawatiran ini, sambungnya, sangat mendasar melihat pengalaman KPK yang sekarang juga harus menangani kasus Bupati Tanjung Balai, Sumatera Utara. Di mana ada oknum penyidik yang mencari keutungan dengan kasus yang sedang ditangani sampai salah seorang pimpinan KPK melakukan komunikasi dengan pihak yang sedang beperkara.

“Padahal, secara kode etik, KPK dilarang keras melakukan pelanggaran berat. "Hal ini jangan sampai terjadi di Aceh. Apalagi, integritas pimpinan KPK saat ini diragukan oleh publik," ujarnya.

Penyelidikan terbuka yang saat ini dilakukan oleh KPK terhadap Pemerintah Aceh menjadi tolak ukur dalam lidik kasus di daerah. Artinya, ada yang di awal dan ada juga yang di ujung, tidak seperti lidik biasa. Sehingga tidak menambah catatan buruk apa yang sudah terjadi terhadap kinerja KPK selama ini.

"Publik Aceh menunggu pengusutan kasus kejahatan luar biasa tersebut. Artinya, siapa pun pelakunya, publik berharap dapat diproses tanpa ada upaya melindungi dengan alasan tertentu," ucap Alfian.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved