Luar Negeri
Malaysia Perpanjang Lockdown, PM Muhyiddin: Tak akan Dilonggarkan sampai Kasus Covid-19 Turun
Sebelumnya, Malaysia telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar guna mengekang penularan virus corona (Covid-19), pada 1 Juni hingga 14 Juni 20
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengatakan, Malaysia akan memperpanjang penguncian nasional atau lockdown, kantor berita negara Bernama melaporkan pada Minggu (27/6/2021).
Sebelumnya, Malaysia telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar guna mengekang penularan virus corona (Covid-19), pada 1 Juni hingga 14 Juni 2021.
Namun, karena jumlah kasus harian masih melebihi 5.000, pemerintah Malaysia memperpanjang Perintah Kendali Pergerakan Malaysia atau yang dikenal sebagai MCO 3.0, mulai 16 Juni hingga 28 Juni 2021.
Kemudian, pemerintah kembali memperpanjang aturan tersebut mulai Selasa (29/6/2021), CNA melaporkan.
Dikatakan Muhyiddin pemerintah tidak akan melonggarkan pembatasan sosial sampai kasus harian turun di bawah 4.000.
Adapun dikutip dari worldometers.info, total kasus Covid-19 di Malaysia mencapai 728.462 pada Minggu (27/6/2021) pukul 15.30 WIB.
Total kasus aktif yakni 60.646, sedangkan total kematian 4.884, dan total pasien yang dinyatakan sembuh 662.932.
Baca juga: Kisah Pilu TKI di Malaysia, Derita Sakit hingga Muntah Darah Setiap Hari, Minta Tolong Dipulangkan
Baca juga: Warga Aceh di Malaysia Kumpulkan Sumbangan RM 85.000 untuk Palestina dan RM 4.788 untuk Kebajikan
Sektor Layanan yang Diizinkan Beroperasi
Selama aturan MCO 3.0 diberlakukan, hanya 17 sektor layanan penting yang diizinkan beroperasi.
17 sektor yang dimaksud termasuk sektor perawatan kesehatan, telekomunikasi dan media, makanan dan minuman, utilitas, serta perbankan.
Selanjutnya, pemerintah juga akan mengizinkan perusahaan di bawah 12 sektor manufaktur untuk terus beroperasi.
Di antaranya sektor makanan dan minuman, alat kesehatan, tekstil untuk memproduksi alat pelindung diri serta minyak dan gas.
Namun, sektor-sektor tersebut harus beroperasi dengan kapasitas pegawai 60 persen.
Dalam jumpa pers, Menteri Senior, Ismail Sabri Yaakob, berharap sektor manufaktur akan mengikuti perintah pemerintah mengenai kapasitas pegawai.
Sebab, sebelumnya, Ismail Sabri membaca unggahan di media sosial mengenai pemilik usaha yang memaksa karyawan tetap masuk melebihi kapasitas 60 persen.
