Anggota DPRA Minta Gubernur Tuntaskan Persoalan Lahan untuk Pengembangan Kampus II USK

Laporan Subur Dani  | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPRA yang juga Ketua Fraksi PPP di DPRA, Ihsanuddin MZ meminta Gubernur Aceh segera menuntaskan persoalan konversi lahan hutan produktif untuk pengembangan Kampus II Universitas Syiah Kuala (USK).

Hal itu, katanya, demi meningkatkan kualitas pendidikan kampus USK. "Pemerintah Aceh wajib menyegerakan konversi lahan hutan pruduktif seluas 1.588 hektare untuk pengembangan kampus II USK," kata Ihsanuddin, Rabu (30/6/2021).

Kebijakan untuk membuka kampus tersebut, katanya, telah memperoleh izin dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Namun patut disayangkan sampai dengan saat ini Pemerintah Aceh belum menindaklanjuti surat menteri tersebut," kata dia.

Padahal pihak USK hanya butuh sedikit dukungan dari Gubernur Aceh. Sedangkan untuk pengurusan awal sampai terbitnya izin dari Menteri Kehutanan merupakan upaya mandiri yang dilakukan oleh pihak USK.

"Bila kondisi ini terus berlanjut dengan ketidak pedulian Pemerintah Aceh, maka patut dipertanyakan komitmen serta keseriusan Pemerintah Aceh dalam pembangunan infrastruktur pendidikan di Aceh," katanya.

Alumnus USK ini mengatakan, USK sebagai salah satu lambang kebanggaan masyarakat Aceh merupakan institusi pendidikan yang perlu didukung secara maksimal untuk melahirkan generasi bangsa yang cerdas, bermartabat dan berintegritas.

Oleh karenanya, sambungnya, Pemerintah Aceh sangat berkepentingan mendukung upaya konversi lahan yang digunakan sabagai sarana pengembangan kampus II USK.

Ketidak pedulian Pemerintah Aceh atas upaya konversi lahan, disinyalir Ihsanuddin sebagai akibat tidak sinerginya gubernur dengan pihak rektorat dalam konteks hubungan pribadi.

Baca juga: VIDEO - Rektor Unsyiah, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng Sebut Kualitas Pendidikan di Aceh Rendah

Baca juga: Rektor Prof Dr Samsul Rizal Tabalkan Nama Adnan Ganto pada Gedung Multimedia Centre Unsyiah

Baca juga: 80 Pejuang Pembentukan Aceh Tenggara Diberikan Bingkisan, Ini Penjelasan Kabag Kesra Irawati Desky

"Kita berharap, persoalan lain di luar ini tidak menyebabkan terjadinya kendala kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Sebab urusan pemerintahan dan pembangunan sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat," pungkasnya.(*)