MAA Rumuskan Rekomendasi Strategis: Mengokohkan Adat Aceh di Tengah Arus Perubahan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH — Rapat Kerja Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Ayani, Banda Aceh, Selasa (18/11), menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat kembali peran adat Aceh di seluruh lini kehidupan masyarakat. Pertemuan yang dihadiri jajaran MAA Provinsi Aceh, tujuh perwakilan MAA, serta seluruh ketua MAA kabupaten/kota ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah dalam menjaga marwah adat Aceh di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Raker yang dibuka dengan pemaparan Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh, Komisi VII DPRA, serta Ketua MAA Provinsi, menegaskan kembali bahwa adat Aceh bukan sekadar identitas budaya, tetapi merupakan fondasi pembinaan masyarakat Aceh yang selama berabad-abad berjalan selaras dengan nilai-nilai Syariat Islam.

Dalam suasana penuh keakraban, namun tetap serius, seluruh peserta akhirnya menyepakati enam butir rekomendasi besar sebagai agenda bersama penguatan adat Aceh.

Adat sebagai Dasar Kebijakan Pemerintahan

Rekomendasi pertama menegaskan bahwa setiap kebijakan Pemerintah Aceh, termasuk pemerintah kabupaten/kota, harus mengakomodasi nilai-nilai adat. Hal ini dipandang penting terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang selama ini kerap menimbulkan persoalan sosial di tingkat lokal. MAA menilai, kehadiran adat dalam kebijakan publik akan menjadi instrumen harmonisasi antara pembangunan dan kepentingan masyarakat gampong.

Pendidikan Adat Aceh Masuk ke Satuan Pendidikan

Butir kedua menyoroti pentingnya pendidikan adat Aceh di seluruh satuan pendidikan. Bagi MAA, pendidikan adat tidak hanya bernilai historis, tetapi merupakan bagian dari proses pembinaan karakter orang Aceh agar tetap selaras dengan Syariat Islam di tengah derasnya arus globalisasi.

Lebih jauh, dalam rekomendasi lanjutan, MAA mendorong integrasi pendidikan adat ke dalam kurikulum tidak hanya di sekolah dasar dan menengah, tetapi juga hingga perguruan tinggi.

Program-program Penguatan Adat: Dari Gampong hingga Pemerintah Provinsi

MAA merumuskan sembilan program prioritas yang diharapkan dapat diimplementasikan secara terpadu di seluruh Aceh. Program tersebut antara lain:

Pembentukan gampong percontohan adat di setiap kabupaten/kota,

Kewajiban penyusunan Reusam pada setiap gampong sebagai aturan adat lokal,

Penghidupan kembali pendidikan adab berbasis adat istiadat setempat,

Kewajiban penggunaan pakaian adat Aceh bagi pegawai pemerintah dan pelajar sekali dalam sepekan,

Pembinaan keluarga Meuadab,