Breaking News:

Info Bener Meriah

Sidang Banggar DPRK Bener Meriah, Bahas Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2020

Plt Bupati Bener Meriah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Haili Yoga MSi menghadiri sidang Badan Anggaran (Banggar) Dewan...

Penulis: Budi Fatria | Editor: Nurul Hayati
Dok Prokopim BM
Sekda Bener Meriah, Drs Haili Yoga MSi menghadiri sidang Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, dengan agenda pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2020, di Gedung DPRK setempat, Kamis (1/7/2021). 

Plt Bupati Bener Meriah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Haili Yoga MSi menghadiri sidang Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, dengan agenda pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2020, di Gedung DPRK setempat, Kamis (1/7/2021).

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Plt Bupati Bener Meriah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Haili Yoga MSi menghadiri sidang Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, dengan agenda pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2020, di Gedung DPRK setempat, Kamis (1/7/2021).

Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Bener Meriah, Mhd Saleh, didampingi Wakil Ketua I, Tgk Husnul Ilmi SSy, dan anggota dewan, serta Sekwan, Riswandika Putra SSTP MAP.

Sekda Bener Meriah, Drs Haili Yoga MSi yang mewakili Plt Bupati dalam pidatonya menyampaikan, laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tahun 2020 ini mengacu kepada Permendagri No. 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, Permendagri No. 21/2011 tentang Perubahan ke-2 atas Permendagri No.13/2006 dan Permendagri No. 64/2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah, kata Sekda.

Dalam hal ini Pembahasan Perhitungan Pelaksanaan APBK Bener Meriah tahun 2020 terdiri dari 3 buku yaitu, pertama, Laporan Keuangan (Audited) berupa, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Akuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Kedua, Raqan Kabupaten Bener Meriah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah T.A 2020 dan ketiga, Ranperbub Bener Meriah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK tahun 2020, papar Sekda.

Dalam pidatonya, Sekda juga menjelaskan Qanun Kabupaten Bener Meriah No.2/2019 tentang APBK tanun 2020, Qanun No. 2/2020 tentang Perubahan APBK tahun 2020, serta Perbup Bener Meriah No. 17/2020 tentang perubahan ke-3 atas Perbup Bener Meriah No. 32/2019 tentang Penjabaran APBK tahun 2020 yakni, Pendapatan yang berisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. 

Baca juga: Tim Banggar DPRK Banda Aceh Pantau Aktivitas Pasar Almahirah

Kemudian belanja yang terdiri dari 3 kelompok yaitu, belanja operasional direncanakan, belanja modal direncanakan, belanja tak terduga direncanakan dan transfer direncanakan.

Sekda dalam penyampaiannya juga menerangkan tentang Pembiayaan yang meliputi, Penerimaan Pembiayaan Direncanakan, Pengeluaran Pembiayaan Direncanakan, Realisasi Pembiayaan Bersih dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2020. 

Terdiri atas, Kas Bener Meriah, Kas di Rekening FKTP pada Kabupaten Bener Meriah, yang terdiri dari 13 Rekening pada Puskesmas, Kas di Bendahara Dana BOS, Kas dibendahara Penerima Dinkes yang terdiri dari 11 Puskesmas yang merupakan Kas di Bendahara JKN Non Kapitasi yang belum disetorkan ke BUD, namun telah diakui sebagai komponen SILPA, Kas di Bendahara Pengeluaran Merupakan Pengembalian Lewat tahun 2020, Kas di BLUD RSUD Munyang Kute yang merupakan Klaim BPJS, papar Sekda.

Dalam laporannya, Sekda mengungkapkan tentang Laporan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ini berdasarkan kepada hasil Pemeriksaaan BPK RI No. 13.A/LHP/XVIII.BAC/04/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Aceh dimana atas Laporan Keuangan tersebut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tahun 2020 dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini merupakan yang ke-7 kalinya, ini merupakan kerja keras dari Pemerintah Daerah yang didukung oleh Ketua para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat.

Sementara Ketua DPRK Bener Meriah, Mhd dalam pidato pembukaannya mengatakan, sebagaimana kita ketahui sampai saat ini kita masih dilanda pandemi Covid-19 belum belum tau kapan berakhirnya, oleh sebab itu mari kita mohon kepada Allah, SWT semoga wabah ini cepat berakhir.

Sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh Bamus DPRK Bener Meriah, maka pada hari ini Kamis (1/7/2021) ditetapkan pembukaan Rapat Banggar yang membahas tentang Laporan Pertanggjawaban APBK tahun 2020, yang telah disampaikan oleh eksekutif melalui surat No. 900/840/2021, tentang Raqan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK T.A 2020, jelas Muhammad Saleh.

Hadir dalam sidang tersebut, Asisten I, Drs Mukhlis, Asisten II, Drh Sofyan, Asisten III Armansyah SE MSi, serta para Kepala Dinas dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah. (*)

Baca juga: Bahan Baku Diambil di Pidie, Banggar Pertanyakan PAD Jalan Tol di Sektor Galian C

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved