Breaking News:

Lembaga Keuangan Syariah

Terkait Qanun LKS, Bardan Sahidi: Perubahan Perlu Proses Panjang

Apabila nasabah tidak mendapatkan kemudahan transaksi, ketersediaan uang di ATM dan lainnya, itu masalahnya di sistem perbankan bukan di syariah-nya.

Penulis: Mawaddatul Husna | Editor: Taufik Hidayat
hand over dokumen pribadi
Bardan Sahidi bicara soal Qanun LKS, Senin (5/7/2021) 

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Perbankan syariah sebagai sebuah tataran hidup harusnya menjadi lebih baik.

Namun, apabila masyarakat tidak mendapatkan kemudahan transaksi, ketersediaan uang di ATM, dan sebagainya maka itu masalahnya di sistem perbankan bukan di syariah-nya.

“Sepengetahuan saya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh sebuah entitas di masa sekarang, termasuk oleh perbankan syariah. Semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Memang awalnya sulit bagi pelaku usaha, karena lumrah dalam suatu "perubahan", pasti melalui proses yang panjang,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPRA, Bardan Sahidi kepada Serambinews.com, Senin (5/7/2021) terkait isu revisi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Tahun 2018.

“Saya teringat pada 2014, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan BI mengenai kewajiban menggunakan rupiah. Banyak perusahaan asing atau lokal diantaranya perusahaan migas yang menolak dengan alasan sulit dilakukan, karena transaksinya harus pakai dolar dengan pihak asing,” sebut Bardan.

Namun pada akhirnya lanjut Bardan, semuanya baik-baik saja karena ada masa transisi. “Dan Alhamdulillah PBI tersebut telah membantu stabilitas nilai tukar rupiah, karena sebelum PBI ini ada, transaksi di Indonesia baik antar penduduk maupun dengan warga negara asing sekitar 7 miliar dolar per bulan, sehingga permintaan dolar meningkat, padahal untuk transaksi domestik. Dan setelah ada PBI ini, jumlah transaksinya turun menjadi hanya 2 miliar dolar sehingga permintaan dolar berkurang jauh,” jelasnya.

Baca juga: BMKG: 13 Kabupaten Berpotensi Hujan Lebat, Masyarakat Diingatkan untuk Siaga

Baca juga: Pendaftar CPNS di Aceh Jaya Baru 62 Orang, Ini Formasi Dibutuhkan, Silakan Daftar via sscn.bkn.go.id

Selanjutnya, dikatakan Bardan, berkenaan menyahuti perintah dari Qanun LKS, semua operasional lembaga keuangan di Aceh wajib syariah dan tahapannya itu ada range waktunya, tidak serta merta take over.

“Tenggat waktunya 4 tahun sejak qanun itu diundangkan, sejauhmana perbankan syariah itu me-take over itu tadi. Nah itu kan proses waktu akan sangat beda, karena ada bank buku 1, 2, 3 tentu dengan kemampuan layanan, IT dan kemudian  produk unggulan dari bank itu sendiri,” sebutnya.

Sementara terkait revisi Qanun LKS, Bardan menyampaikan qanun tersebut belum genap dua tahun waktu penerapannya, dan juga belum dipergubkan.

“Maka qanun ini mekanismenya secara konstitusional kalau mau direvisi siapa yang akan merevisi, apakah pemerintah atau DPRA? Kalau DPRA belum bisa merevisi karena qanun ini belum diikuti dengan Pergub. Kalau mau dikuatkan, apanya yang mau dikuatkan?,” sebutnya.

Baca juga: Tangkapan Ikan Tuna Nelayan Simeulue Meningkat, Harga Rp 25.000/Kg

Baca juga: Sepi Peminat, Ini Rincian Kebutuhan Formasi CPNS dan PPPK Pemkab Aceh Selatan, Cek Syaratnya

Namun, Bardan mengatakan apabila qanun itu serius mau direvisi, maka bawa naskah akedemiknya. Merevisi qanun ini bukan serta merta tapi harus  punya naskah akademik. Seperti apa yang melatarbelakanginya, apa keinginan publik, apakah revisi pasal atau revisi keseluruhan.

“Sebenarnya yang ingin dipastikan dua hal di Aceh ini. Pertama, apakah menurut orang Aceh, bunga bank itu riba sebagaimana yang telah difatwakan MUI?. Kedua, kalau jawabannya “iya”maka apakah Aceh layak disebut sebagai provinsi syariat Islam bila didalamnya masih ada praktik-praktik riba yang me “riba” salah satu dosa terbesar dalam Islam. Tapi bila pertanyaan nomor 1 dijawab dengan “tidak riba” maka selesai sudah. Silakan direvisi Qanun LKS,” kata Bardan Sahidi.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved