Pemerintah Aceh Jelaskan Persoalan Kapal Aceh Hebat Hingga Jalan Multi Years kepada Mahasiswa

"Proses pengadaan kapal tidak seperti membeli mobil di showroom, tapi dilakukan perakitan mulai dari nol hingga menjadi sebuah kapal sesuai spesifikasi yang dipesan," kata MTA.

MTA menjelaskan, biaya pengadaan sebuah kapal berdasarkan ukuran dan spesifikasi  sudah ditentukan sesuai standar harga yang ditetapkan oleh kementerian terkait.

Jadi baik Pemerintah Aceh maupun kontraktor pelaksana tidak bisa menentukan maupun melakukan markup harga sesuka hati.

"Namun demikian kami tetap terbuka saran dan kritik dari mahasiswa. Hal tersebut menjadi stimulan bagi pejabat dan aparatur Pemeirntah Aceh agar pelayanan dan pekerjaan bisa lebih baik lagi," kata MTA.

Dalam kesempatan tersebut, MTA juga meluruskan isu bertebaran jika pihaknya menyatakan gubernur harus menjalani isolasi mandiri selama tiga bulan.

Ia mengatakan, pihaknya tidak pernah sama sekali menyatakan hal demikian.

Gubernur, kata dia, menjalani isolasi mandiri karena memang sesuai anjuran tim medis.

Pasca dinyatakan positif pada 31 Mei lalu, gubernur menjalani isolasi selama 14 hari, kemudian melakukan swab ulang dan masih dinyatakan positif. Saat swab tes kali ketiga pun gubernur masih dinyatakan positif.

"Roda pemerintahan tetap berjalan dengan lancar selama gubernur isolasi, pak gubernur mengoordinasi jajarannya secara virtual.

Isolasi dilakukan gubernur agar tidak terjadi penularan, bukan menghindar dari KPK sebagaimana kabar yang beredar di medsos. Sebab gubernur sendiri tidak pernah dipanggil KPK seperti yang dituduhkan itu," kata MTA.

MTA menegaskan, jika memang benar gubernur dipanggil KPK sebagaimana yang dituduhkan itu, maka sudah pasti KPK akan mengumumkan secara resmi atau kepada media bahwa gubernur telah dipanggil dan tidak bisa berhadir  karena terpapar Covid-19.

"Tapi hal itu tidak ada, artinya tuduhan itu tidak benar.”

Kemudian, Jubir MTA juga menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan mahasiswa terkait sejumlah pejabat Pemerintah Aceh yang diperiksa KPK menyangkut sejumlah proyek yang dikerjakan Pemrintah Aceh, termasuk gedung Oncology RSUDZA.

Menurutnya, penyelidikan tersebut merupakan hal wajar dalam penegakan hukum, apalagi karena ada laporan dari masyarakat.

Oleh sebab  itu, Muhammad MTA berharap, ketika proses penyelidikan masih berjalan, maka semua pihak sepatutnya mengedepankan praduga tak bersalah selama keputusan hukum belum ditetapkan.