Breaking News:

Berita Kutaraja

Masyarakat Tidak Perlu Takut Melewati Pos Penyekatan PPKM, Begini Penjelasan Karo Ops Polda Aceh

Oleh karena itu, masyarakat Aceh tidak perlu takut bila melintasi pos penyekatan.

Penulis: Subur Dani | Editor: Saifullah
FOR SERAMBINEWS.COM
Karo Ops Polda Aceh, Kombes Pol Drs H Agus Sarjito saatmeninjau pos penyekatan di Leupung, Aceh Besar, Jumat (9/7/2021). 

Laporan Subur Dani  | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pos penyekatan yang dibangun merupakan bentuk intervensi untuk membatasi mobilitas masyarakat masuk ke wilayah Kota Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Inmendagri Nomor 17 Tahun 2021, di mana Kota Banda Aceh dalam status PPKM Mikro Level 4.

Oleh karena itu, masyarakat Aceh tidak perlu takut bila melintasi pos penyekatan.

Karena pos penyekatan itu untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 dari mobilitas orang yang akan memasuki Kota Banda Aceh, khususnya orang dari luar Provinsi Aceh.

Hal tersebut dijelaskan Karo Ops Polda Aceh, Kombes Pol Drs H Agus Sarjito melalui Kabag Dal Ops Biro Ops, AKBP Bambang Wijanarko, SIK saat mengikuti Rakor di ruang rapat kantor Satpol-PP Provinsi Aceh, Simpang Jambo Tape, Kota Banda Aceh, Selasa (13/7/2021).

Dalam Rakor tersebut, Bambang menjelaskan, saat memasuki Banda Aceh masyarakat yang berasal dari luar Provinsi Aceh wajib menunjukkan surat bebas Covid-19 atau sertifikat vaksin.

Hal ini untuk memastikan bahwa orang dari luar Provinsi Aceh yang akan masuk ke Banda Aceh dipastikan tidak dalam status positif Covid-19.

Baca juga: Jubir Satgas Covid-19: Pemeriksaan di Posko Penyekatan PPKM Mikro Dilakukan Secara Humanis

Baca juga: Pos Penyekatan Aceh Tamiang Arahkan Puluhan Kendaraan Kembali ke Sumatera Utara

Baca juga: 8 Orang Pelintas Depan Posko Penyekatan Lambaro Diswab Antigen

Kemudian, lanjut Bambang, terhadap masyarakat Aceh, maka pemeriksaan yang dilakukan di pos penyekatan lebih kepada pemeriksaan Protkes pada saat berkendara.

Apabila tidak sesuai Protkes, maka akan diminta oleh petugas untuk menerapkannya. “Misalnya bila tidak memakai masker, maka akan diminta petugas untuk memakai masker,” ujarnya.

“Atau bila dalam angkutan umum tidak jaga jarak, maka petugas akan meminta agar kapasitas dalam angkutan umum tersebut dikurangi supaya jaga jarak bisa diterapkan,” terang dia.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved