Berita Langsa
Marzuki Hamid Sampaikan soal Pelabuhan Kuala Langsa ke Wali Nanggroe, Ini Hambatan dan Permintaannya
Marzuki A Hamid menyampaikan hal ini dalam sambutannya saat acara pembukaan rapat kerja atau Raker Lembaga Wali Nanggroe Aceh tahun 2021 di Hotel
Penulis: Zubir | Editor: Mursal Ismail
lihat foto
Selain itu, juga keistimewaan Aceh yang diperoleh melalui sejarah panjang perjuangan serta melalui dinamika politik antara Aceh dengan Jakarta hingga lahirnya kesepakatan damai.
"Melalui kesepakatan damai tersebut, kemudian tertuang di dalam perjanjian MoU Helsinki tahun 2005 dan UUPA tahun 2006," ujarnya.
Wali Naggroe menambahkan salah satu manifestasi dari UUPA tahun 2006 adalah Qanun Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
Lembaga Wali Nanggroe dengan berbagai perangkat yang ada di dalamnya mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam mengawal perdamaian dan pengembangan peradaban di bumi Serambi Mekah ini.
Dengan kata lain, Lembaga Wali Nanggroe memiliki jawab kerja sangat berat karena menyangkut dengan perdamaian dan peradaban Aceh.
Oleh karena itu, Lembaga Wali Nanggroe dengan segala perangkat yang ada didalamnya haruslah memiliki program kerja yang terukur.
Program kerja tersebut baik untuk jangka panjang, menengah, dan pendek.
"Alhamdulillah pada hari ini kita semua telah dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka rapat kerja perangkat lembaga Wali Nanggroe tahun 2021," harapnya.
Wali Naggroe mengharapkan peserta raker ini dapat memanfaatkan acara secara maksimal untuk menyusun program kerja sesuai dengan visi misi lembaga Wali Nanggroe dan kehendak politik perjuangan Aceh.
Program kerja juga harus sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing perangkat Lembaga Wali Nanggroe sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh. (*)
