Marzuki Hamid Sampaikan soal Pelabuhan Kuala Langsa ke Wali Nanggroe, Ini Hambatan dan Permintaannya

Marzuki A Hamid menyampaikan hal ini dalam sambutannya saat acara pembukaan rapat kerja atau Raker Lembaga Wali Nanggroe Aceh tahun 2021 di Hotel Harmoni, Langsa, Rabu (14/7/2021). 

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Wakil Wali Kota Langsa, Dr H Marzuki Hamid MM, menyampaikan berbagai program pembangunan Kota Langsa ke depan sebagai kota jasa. 

Ya, sebagai kota jasa baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, kota wisata, maupun peluang ekspor impor melalui Pelabuhan Kuala Langsa.

Marzuki A Hamid menyampaikan hal ini dalam sambutannya saat acara pembukaan rapat kerja atau Raker Lembaga Wali Nanggroe Aceh tahun 2021 di Hotel Harmoni, Langsa, Rabu (14/7/2021). 

Raker yang berlangsung tiga hari ini dibuka Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar. 

"Paduka yang mulia Wali Nanggroe dan peserta Raker yang berbahagia, Ikhtiar yang kami lakukan tentu masih banyak kekurangannya.

Pelabuhan laut Kuala Langsa yang kondisi infrastrukturnya sangat bagus, tetapi pengguna jasanya masih minim.

Banyak instansi yang terlibat, banyak regulasi yang dibuat, tetapi keberadaannya justru menjadi penghambat," jelasnya.

Baca juga: Kota Langsa Susun Rencana Induk Smart City Tahap Ke II

Baca juga: Kacabdin Wilayah Kota Langsa Monitoring & Evaluasi PBM Tatap Muka di SMA dan Buka MTU 1 di SMKN 2 

Dia menambahkan, ada beberapa pengusaha eksportir dan importir yang mencoba berkegiatan di Pelabuhan Kuala, Kota Langsa, tetapi sekali atau dua kali mencoba, langsung berhenti. 

Terkait pengelolaan pelabuhan di Aceh sesuai UUPA, seharusnya mempunyai kewenangan yang besar untuk mengelolanya. 

"Untuk itu dalam Raker ini semoga hal-hal strategis yang mencakup kewenangan Aceh dan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu pokok bahasan," pinta Marzuki Hamid

Sambutan Wali Nanggroe

Seperti diberitakan sebelumnya, Lembaga Wali Nanggroe Aceh menggelar rapat kerja atau Raker tahun 2021 di Hotel Harmoni, Langsa, 14-16 Juli 2021 atau tiga hari. 

Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, dalam sambutannya saat membuka raker ini mengatakan Lembaga Wali Nanggroe beserta dengan perangkatnya merupakan lembaga khusus. 

Selain itu, juga keistimewaan Aceh yang diperoleh melalui sejarah panjang perjuangan serta melalui dinamika politik antara Aceh dengan Jakarta hingga lahirnya kesepakatan damai.

"Melalui kesepakatan damai tersebut, kemudian tertuang di dalam perjanjian MoU Helsinki tahun 2005 dan UUPA tahun 2006," ujarnya. 

Wali Naggroe menambahkan salah satu manifestasi dari UUPA tahun 2006 adalah Qanun Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Qanun Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Lembaga Wali Nanggroe dengan berbagai perangkat yang ada di dalamnya mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam mengawal perdamaian dan pengembangan peradaban di bumi Serambi Mekah ini.

Dengan kata lain, Lembaga Wali Nanggroe memiliki jawab kerja sangat berat karena menyangkut dengan perdamaian dan peradaban Aceh. 

Oleh karena itu, Lembaga Wali Nanggroe dengan segala perangkat yang ada didalamnya haruslah memiliki program kerja yang terukur.

Program kerja tersebut baik untuk jangka panjang, menengah, dan pendek.

"Alhamdulillah pada hari ini kita semua telah dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka rapat kerja perangkat lembaga Wali Nanggroe tahun 2021," harapnya. 

Wali Naggroe mengharapkan peserta raker ini dapat memanfaatkan acara secara maksimal untuk menyusun program kerja sesuai dengan visi misi lembaga Wali Nanggroe dan kehendak politik perjuangan Aceh.

Program kerja juga harus sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing perangkat Lembaga Wali Nanggroe sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh. (*)