PBB Kutuk Penggunaan Kekuatan Militer Berlebihan ke Demonstran Kuba

SERAMBINEWS.COM, JENEWA - Dewan HAM PBB, Jumat (16/7/2021) mengutuk penggunaan kekuatan militer berlebihan selama demonstrasi jalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kuba,

Juga menuntut agar semua yang ditahan hanya karena memprotes dibebaskan.

Kepala Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet mendesak pemerintah untuk mengatasi keluhan para pengunjuk rasa dan juga menyerukan pencabutan sanksi terhadap pulau itu.

Satu orang tewas dan sedikitnya 100 orang dilaporkan telah ditangkap sejak protes besar-besaran meletus di Kuba pada Minggu (11/7/2021).

"Saya sangat prihatin dengan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran di Kuba," ujarnya.

"Penangkapan sejumlah besar orang, termasuk beberapa wartawan," kata Komisaris Tinggi PBB Michelle Bachelet dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP, Jumat (16/7/2021).

“Sangat mengkhawatirkan, ini termasuk orang-orang yang diduga ditahan tanpa komunikasi dan orang-orang yang keberadaannya tidak diketahui,” katanya.

Baca juga: Presiden Kuba Tuduh AS Sebagai Dalang Pecahnya Demonstrasi, Minta Rakyat Tidak Sebar Kebencian

Dia menekankan semua yang ditahan karena menggunakan hak mereka harus segera dibebaskan.

Demonstrasi tersebut adalah yang terbesar sejak revolusi Kuba tahun 1950-an dan terjadi ketika negara itu mengalami krisis ekonomi terburuk dalam 30 tahun.

Karena kekurangan listrik, makanan, dan obat-obatan kronis, saat negara itu mencatat lonjakan infeksi virus Corona.

Gerakan protes kebebasan berbicara San Isidro Kuba menerbitkan daftar 144 orang yang ditahan.

Atau dilaporkan hilang setelah demonstrasi di puluhan kota besar dan kecil.

Seorang pria berusia 36 tahun tewas dalam protes di pinggiran Havana pada Senin, kata kementerian dalam negeri Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Presiden AS Joe Biden Dukung Demonstran Kuba, Minta Pemerintah Hindari Kekerasan

“Saya sangat menyesali kematian seorang pengunjuk rasa dalam konteks protes di Havana,” kata Bachelet.

“Penting bahwa ada penyelidikan yang independen, transparan, efektif, dan mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban," ujarnya.

Dia juga mendesak pihak berwenang Kuba untuk memastikan akses Internet pulih sepenuhnya, setelah terputus selama beberapa hari awal pekan ini.

Kepala Dewan HAM PBB itu menunjuk pada konteks ekonomi yang sulit dari demonstrasi.

Dengan pengunjuk rasa menuntut pencabutan langkah-langkah ekonomi yang telah membatasi akses ke makanan, obat-obatan dan vaksin Covid-19.

“Saya mendesak Pemerintah untuk mengatasi keluhan para pengunjuk rasa melalui dialog," harapnya.

"Untuk menghormati dan sepenuhnya melindungi hak semua individu berkumpul secara damai dan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi,” katanya.

Baca juga: AS dan PBB Prihatinkan Demonstrasi di Palestina, Kekerasan Meletus

Havana, di bawah sanksi AS sejak 1962, telah menyalahkan pertunjukan ketidakpuasan pada Washington.

AS dituduh mengejar kebijakan mati lemas ekonomi untuk memprovokasi kerusuhan sosial.

Dalam pernyataannya, Bachelet mengulangi seruannya untuk pencabutan sanksi sepihak terhadap negara tersebut.

Hal itu mengingat dampak negatifnya terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan.(*)