Breaking News:

Larangan ke Luar Negeri, Vaksin Berbayar Dicabut, Hingga Perpanjangan Masa PPKM

Pandemi Covid-19 sudah lebih dari 500 hari melanda Tanah Air, belum menujukkan tanda-tanda penurunan. Hingga Jumat (16/7/2021) pukul 12.00 WIB

Editor: bakri
ANTARA FOTO/FAUZAN
Anggota TNI memeriksa dokumen perjalanan pengemudi yang akan melintas di pos penyekatan pembatasan menuju Jakarta di kawasan Kalideres, Jakarta, Jumat (16/7/2021). 

* Update Kebijakan Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 sudah lebih dari 500 hari melanda Tanah Air, belum menujukkan tanda-tanda penurunan. Hingga Jumat (16/7/2021) pukul 12.00 WIB, Satgas Penanganan Covid-19 mencatat penambahan 54.000 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Ini merupakan hari ketiga kasus baru Covid-19 di Tanah Air melewati angka 50.000. Pemerintah pun telah menerbitkan beberapa kebijakan terbaru terkait penanggulang wabah ini.

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kabinetnya untuk memiliki sense of crisis selama darurat Covid-19.  Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat kabinet, Jumat, (16/7/2021). "Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian lembaga para pemimpin harus ada," kata Pramono dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden kata Pramono, melarang menteri atau kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri. Menteri yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. "Yang boleh bepergian ke Luar Negeri hanya Menlu karena sesuai bidang tugasnya. Yang lainnya kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapat izin langsung dari Bapak Presiden," katanya.

Selain itu terkait dengan tingginya kasus Covid-19, Presiden juga juga memerintahkan Menteri dan kepala lembaga membuat tempat isolasi mandiri di kementerian atau lembaganya masing-masing."Kalo Kementerian dan Lembaga  besar atau Pemda besar maka minimum bisa 300-500 pasien. Dan untuk itu dibuat secara baik, dipersiapkan dan kemudian pemerintah bertanggung jawab untuk memeprsiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung," pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah menteri terpantau berada di luar negeri selama PPKM. Keberadaan Menteri tersebut viral di sejumlah media sosial diantaranya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Bappenas Suharso Manoarfa.

Dicabut

Dalam kesempatan yang sama, Presiden melalui Seskab Pramono Anung memutuskan untuk membatalkan program vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. "Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono.

Dengan keputusan tersebut, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat. "Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," katanya.

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya."Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," katanya.

PPKM Darurat Diperpanjang

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli mendatang. Diketahui, PPKM Darurat berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli.

Kabar perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli diungkap oleh Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman pada Jumat (16/9/2021). “Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," katanya sebagaimana dikutip dari KompasTV. (tribun network/taufik)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved