Raja Malaysia Minta Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Segera Mundur

SERAMBINEWS.COM, PUTRAJAYA - Raja Malaysia menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintahan Muhyiddin Yassin, dan mendesak Perdana Menteri Malaysia itu segera mundur.

Teguran terbuka yang jarang terjadi ini disampaikan Raja Abdullah Sultan Ahmad Shah pada Kamis (29/7/2021).

Muhyiddin Yassin memimpin koalisi yang merebut kekuasaan tahun lalu tanpa pemilu, tetapi kabinetnya berada di ambang kehancuran setelah sekutu menarik dukungan.

Parlemen kemudian bersidang lagi minggu ini setelah penundaan berbulan-bulan di bawah keadaan darurat virus corona, yang menurut para kritikus adalah upaya Muhyiddin mempertahankan kekuasaan.

Pada Senin (26/7/2021), Menteri Hukum Malaysia mengumumkan keadaan darurat akan berakhir pada 1 Agustus dan beberapa peraturan yang berlaku di bawahnya dibatalkan.

Akan tetapi, anggota parlemen saingannya marah, mengeklaim Muhyiddin hanya berusaha menghindari perdebatan.

Tidak diketahui juga apakah raja setuju mencabut undang-undang darurat seperti yang disyaratkan di bawah konstitusi.

Kemudian, pada Kamis, Istana kerajaan mengonfirmasi bahwa raja tidak memberikan persetujuannya dan mengatakan bahwa dia menyatakan kekecewaan besar.

Pengumuman tentang pembatalan aturan itu tidak akurat dan membingungkan anggota parlemen, kata pernyataan dari istana yang dikutip AFP.

 "Tidak hanya gagal menghormati prinsip-prinsip kedaulatan hukum... tetapi juga merusak fungsi dan kekuasaan Yang Mulia sebagai kepala negara," katanya.

Tidak biasa bagi raja Malaysia, yang secara luas dihormati di negara berpenduduk mayoritas Muslim itu, berbicara begitu keras menentang pemerintah.

Setelah pernyataan kerajaan dirilis, legislatif dihebohkan dengan seruan pengkhianatan dan pengunduran diri dari bangku oposisi.

Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mendesak Muhyiddin mundur karena pemerintahannya melanggar konstitusi, menghina institusi monarki konstitusional, dan membingungkan parlemen.

Belum ada reaksi langsung dari perdana menteri, dan belum diketahui apakah teguran itu akan berdampak.

Peraturan yang diberlakukan di bawah keadaan darurat memberi pemerintah kekuatan ekstra untuk menghukum pelanggar aturan virus corona, serta beberapa cara lain untuk memerangi pandemi.

Bahkan, ketika keadaan darurat berakhir, Malaysia akan tetap berada di bawah lockdown ketat karena menghadapi wabah Covid-19 yang memburuk.

Baca juga: Syed Saddiq Mantan Menteri Muda Malaysia Tersandung Kasus Korupsi, Terancam 10 Tahun Penjara

Baca juga: Gunakan MyKad Palsu, WNI di Malaysia Ditangkap dan Dijatuhi Denda Rp 48 Juta

Cabut Aturan Pencegahan Covid-19, Pemerintah Malaysia Dipertanyakan

Kemarahan dan pertanyaan mengarah ke pemerintah Malaysia, setelah mereka mencabut aturan pencegahan Covid-19.

Sejauh ini, "Negeri Jiran" sudah melaporkan lebih dari satu juta kasus dan 8.000 korban meninggal karena virus corona.

Pakar menyatakan, angka penularan sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi karena angka pengetesan relatif rendah.

Rumah sakit di seluruh penjuru kewalahan karena penuh, bahkan beredar gambar seorang pasien duduk dan berbagi tabung oksigen.

Saat ini, Malaysia berada dalam status kondisi darurat yang tidak akan diperpanjang setelah berakhir pada 1 Agustus.

Dalam status darurat Covid-19 tersebut, setiap orang yang ketahuan melanggar pembatasan bakal mendapat denda.

Kalangan oposisi menyatakan, mereka tidak diberi tahu mengenai keputusan itu, yang dilaporkan diambil pada pekan lalu.

Dilansir BBC Rabu (28/7/2021), oposisi menuntut penjelasan pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengenai dampak pencabutannya bagi masyarakat.

"Kenapa kami tidak diberi tahu? Keputusan siapa ini?" kata Wakil Ketua Partai Aksi Demokratik (DAP) Gobind Singh Deo dalam debat parlemen Selasa (27/7/2021).

Ditengah Lonjakan Covid-19 Pada Selasa, Malaysia mencatatkan 207 korban meninggal corona, dengan kasus infeksi 14.000 dalam 24 jam terakhir.

Sistem kesehatan yang kewalahan membuat banyak rumah sakit kini menolak pasien, bahkan mereka yang sudah masuk tidak dijamin mendapat ranjang.

Kemudian Senin (26/7/2021), ratusan dokter muda hengkang dari rumah sakit seantero Malaysia, menyebut mereka berhak mendapat pekerjaan permanen dan kondisi lebih baik.

Penggali dan petugas makam juga tak kalah kerepotan, mengungkapkan mereka menerima begitu banyak permintaan mengubur pasien Covid-19.

Status darurat yang diterapkan karena terjangan varian Delta berdampak pada keluarga yang bergantung pada pekerjaan harian.

Beberapa dari keluarga tersebut sampai mengibarkan bendera putih di luar rumah mereka sebagai tanda permintaan toling.

Kisah memilukan mereka, yang kehabisan tabungan dan terpaksa makan sehari sekali kini menghiasi media massa setempat beberapa pekan terakhir.

Baca juga: Razia Kamar Warga Binaan, Petugas Lapas Calang Dapati Pisau Hingga Ponsel

Baca juga: Stok Vaksin Menipis, Ketua Komisi V: Jangan Sampai Saat Animo Warga Tinggi, tapi Vaksinnya Habis

Baca juga: Aduh! Kasus Covid-19 Meningkat di Aceh Besar, 39 Orang Terpapar Virus Corona dan Dua Meninggal Dunia

Kompas.com "Raja Malaysia Kecewa Berat, Desak PM Muhyiddin Segera Mundur"

BACA BERITA MALAYSIA LAINNYA