Ketua "DPR" Desa di Aceh Singkil Sebut Pemalangan Kantor Kepala Kampung karena Honor belum Dibayar

Setelah pihaknya bertemu kedua belah pihak secara terpisah.  

"Palang kantor kepala desa sudah dibuka setelah kedua belah pihak kami mediasi. Mediasi terpisah. Saya panggil kepala kampung. Kemudian bicara dengan Ketua BPKam Pak Idrus terspiasah," kata Abdul Hanan.

Hanan membenarkan berdasarkan keterangan Kepala Kampung Blok 15, honor BPKam dan perangkat kampung belum dibayar.

Tetapi bukan tujuh bulan melainkan lima bulan, sebab yang dua bulan belum dilakukan penarikan.  

Sedangkan BPKam sebut Abdul Hanan menerima palang kantor kepala kampung dibuka pihaknya. Setelah kepala kampong bersedia membayar honor minggu depan. 

"Saya sudah mengingatkan kepala kampong agar tepati janjinya. Agar permasalahan serupa tidak terulang," tandas Hanan.

Pernyataan di atas dibantah Idrus. Menurut Idrus, pihaknya tidak menyampaikan setuju palang dibuka. Ini dibuktikan dengan tidak hadirnya BPKam saat pembukaan palang. 

"Saya bilang kepada pihak kecamatan kalau mau dibuka oleh kecamatan itu bukan urusan kami. 

Artinya kami BPG tidak ikut-ikutan dalam aksi membuka palang itu, perlu di ketahui masalah ini kami tetap konsisten dengan keputusan kami setelah palang pintu kantor di lanjutkan membawa ke ranah hukum sesuai perjanjian yang di teken kelada desa pada tanggal 8 Juni 2021 lalu," tambah Idrus.

Sebelumnya diberitakan sudah tujuh bulan honor Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) Blok 15 Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, belum dibayar. 

Kesal lantaran tak juga terima haknya,  anggota "DPR" desa tersebut segel kantor kepala kampung setempat. Dengan cara palang pintu menggunakan kayu.

"Penyegelan ini buntut kekesalan lantaran gaji belum dibayar sejak Januari hingga Juli," kata Idrus Syahputra Ketua BPKam Blok 15. (*)