Mantan Koruptor Emir Moeis Jabat Komisaris BUMN Tuai Pro Konta, DPR Sebut Tak Langgar Aturan

SERAMBINEWS.COM – Pengangkatan Izedrik Emir Moeis jadi komisaris BUMN menuai pro dan kontra.

Diketahui, Emir Moeis merupakan mantan terpidana tiga tahun kasus korupsi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Tarahan, Lampung.

Akan tetapi anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade menyebut mengangkatan Emir Moeis tidak menyalahi aturan.

“Pengangkatan Pak Emir Moeis tidak melanggar peraturan,” kata dia dikutip dari tayangan KompasTV, Minggu (8/8/2021).

Andra menjelaskan, selama ini pengangkatan direksi atau komisari anak perusahaan BUMN sudah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 4 Tahun 2020.

Ia menyebut, Emir dijatuhi hukuman pada 2014 dan sudah bebas pada Januari 2016.

“Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat direksi maupun komisaris anak perusahaan berdasarkan dampingan Permen No 4 Tahun 2020, dimana sudah diatur dalam pasal 3 bahwa orang yang pernah dihukum itu harus lima tahun sebelum pengangkatan.

Nah kita tahu pak Emir divonis tahun 2014 dan sudah pada Januari 2016,” kata dia.

Diketahui Emir Moeis diangkat menjadi Komisaris PT PIM sejak 18 Februari 2021.

Berikut Permen BUMN Nomor4 Tahun 2020 pasal 3 yang mencantumkan persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Direksi Anak Perusahaan adalah:

1. Syarat Formal, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Emir Moeis dicopor dari jabatannya dari Komisaris PT PIM.