DPRK Pidie Panggil Pelaksana Jalan Tol Sigli - Banda Aceh dan Waduk Rukoh

Salah satu yang menjadi sorotan tajam banggar DPRK pidie adalah terkait Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebagai sumber pembiayaan daerah.

Laporan Nur Nihayati | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie memanggil pelaksana Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh).

Dijadwalkan pertemuan ini di Gedung DPRK Pidie, Senin (16/8/2021).

Demikian antara lain isi surat diteken Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail MAP per 12 Agustus 2021.

Disebutkan, dalam Pembahasan KUA PPAS Pidie tahun anggaran 2022 sedang berlangsung di gedung DPRK Pidie ada beberapa hal disorot.

Banggar DPRK pidie menyoroti banyak hal terkait rendahnya pendapatan pidie tahun 2022 ke depan.

Salah satu yang menjadi sorotan tajam banggar DPRK pidie adalah terkait Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebagai sumber pembiayaan daerah.

Salah satunya adalah di sektor pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Sigli - Banda Aceh ( Tol Sibanceh ) dan Pembangunan Bendungan/Waduk Rukoh.

Tentu aktivitas program akan memanfaatkan Sumber Daya Alam Kabupaten Pidie yaitu berupa Galian C (batu dan pasir) sebagai material pembangunan kedua proyek besar tersebut dan sesuai aturan perundang-undangan merupakan objek dari pajak daerah.

"Sama - sama kita ketahui bahwa aktivitas jalan tol sibanceh ( sigli-banda aceh ) sudah mulai beroperasi untuk Section wilayah Pidie.

Tentu banyak sumber daya alam kabupaten pidie yang di pakai untk pelaksanaan program strategis nasional itu terutama di galian C.

Dan juga waduk rukoh sudah berjalan aktivitasnya dalam beberapa tahun ini," ungkapnya.

Nah, karena belum adanya pendapatan daerah dari ke dua program strategis tersebut di dalam buku rancangan PPAS tahun 2022 maka sudah tentu belum ada pemasukan PAD dari sektor ini.

Padahal, aktivitas program ini sudah berjalan dan di prediksi akhir tahun 2022 khusus tol Sibanceh ini tuntas dilaksanakan.

"Sedangkan kita melihat di rencana PAD pidie di tahun 2022 belum ada indikasi adanya PAD untuk Kabupaten Pidie di sektor ini," katanya.

Memang Seharusnya pemerintah pidie lewat badan keuangan daerah harus lebih pro aktif melakukan komunikasi dengan BUMN tersebut agar PAD sektor ini sudah bisa dipetakan seberapa potensi PAD di sini dan tentu sudah termuat dalam Buku rancangan PPAS 2022.

Oleh karenanya pihak dewan menyurati kedua BUMN tersebut untk untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat
(RDP) dengan manajemennya agar semua persoalan dapat di ketahui oleh dewan dan seluruh lapisan masyarakat.

"Insya Allah pertemuan ini kita jadwalkan Senin 16 Agustus 2021 di DPRK Pidie," pungkasnya. (*)

Baca juga: Hadapi Persaingan Ketat di Pra-PORA, PSSI Simeulue Segera Bentuk Tim

Baca juga: Persis Solo Klarifikasi Terkait Kabar Soal Tunggakan Gaji 18 Pemain

Baca juga: Dishub Kota Banda Aceh Tegur dan Peringatkan Sopir dan Pengusaha Pengangkut Material, Ada Apa?