20 Tahun Damai Aceh, Pengamat Komunikasi Politik Unimal: Masih Ada Tiga ‘PR’ Besar untuk Para Elit

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Dua dekade setelah penandatanganan perjanjian damai Helsinki atau MoU Helsinki, Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan krusial.

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi Sambo menilai, ada tiga pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera diselesaikan oleh para elit Aceh agar makna damai benar-benar terasa bagi masyarakat.

Masriadi menyebutkan, prioritas pertama adalah memperjuangkan perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh.

Menurutnya, kondisi ekonomi Aceh yang masih bergantung pada Pemerintah Pusat menjadikan Otsus sebagai nafas utama pembangunan daerah.

Pekerjaan rumah lainnya pengentasan kemiskinan. 

Baca juga: Memperingati Hari Damai Aceh dengan Momen Fundamental di Bawah Kubah Islamic Centre

Aceh menempati provinsi termiskin di Pulau Sumatera berdasarkan data BPS tahun 2024. 

Sebanyak 804 ribu jiwa penduduk Aceh masuk kategori miskin dari 4,1 juta penduduk.

Ditambah lagi angka pengangguran 149.000 penduduk per Februari 2025. 

Angka pengangguran terus bertambah dari tahun ke tahun.

“Untuk angka kemiskinan, patut dilakukan survei ulang. Dengan teliti dan lebih detail, apa benar kita semiskin itu?” ungkap dia. 

Baca juga: 20 Tahun Damai Aceh, Tim Gabungan Polres Nagan Gelar Patroli Beri Rasa Aman

“Contoh kasus, beredar di media sosial, rumahnya mewah tapi menerima bantuan keluarga harapan dari Kementerian Sosial,” terang Masriadi.

Karena itu, sambung Masriadi, Gubernur Mualem perlu mengintruksikan pendataan lebih detail ke kabupaten/kota di Aceh.

“Jangan giliran dapat bantuan gratis, kita berubah menjadi rakyat miskin. Padahal rumah permanen,” terangnya.

Pekerjaan rumah ketiga, sambung Masriadi, soal kisruh Bendera Bulan Bintang.