Buntut Bom Kabul Afghanistan, Trump Kecam Joe Biden, Partai Republik Desak Presiden AS Dimakzulkan

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON DC - Partai Republik AS mendesak Wakil Presiden Kamala Harris mengaktifkan Amendemen 25, supaya Presiden Joe Biden dimakzulkan.

Anggota DPR AS dari Carolina Utara Madison Cawthorn menyerukannya setelah serangan bom mnegguncang kawasan bandara Kabul, Afghanistan.

Setidaknya 90 warga Afghanistan dan 13 tentara AS tewas dalam serangan yang diklaim oleh pecahan ISIS, ISIS-Khorasan (ISIS-K).

 "Negara kita tengah berada dalam krisis," kata Cawthorn dalam suratnya kepada Harris dan seluruh menteri Biden.

Dia menuturkan ambisi China menjadi negara berpengaruh dunia, ancaman Rusia, hingga kekacauan di perbatasan selatan menjadi pukulan yang tidak bosa disepelakan Biden.

"Masa krisis ini memerlukan intelijen, kompetensi, kesiapan, dan keteguhan dalam memimpin negara," jelasnya.

"Sangat tidak menyenangkan bagi saya melaporkannya. Namun Anda tentu tahu, Presiden Biden sudah tidak mampu lagi mengemban jabatannya," lanjut Cawthorn.

Dilansir Sky News Jumat (27/8/2021), Amendemen Ke-25 mensyaratkan bahwa presiden bisa dimakzulkan jika dianggap sakit atau tak mampu bertugas.

Pasal 4 dalam amendemen tersebut menyatakan wakil presiden dan mayoritas menteri harus memutuskan presiden masih layak atau tidak untuk menjabat.

Amendemen Ke-25 dibuat setelah pembunuhan John F Kennedy, yang menggantikan Dwight Eisenhower karena sakit jantung parah.

Dilansir dari CNN, pembuatan amendemen ini ditujukan untuk membuat garis suksesi yang jelas dan mempersiapkan kemungkinan darurat.

Eisenhower mulai sakit jantung pada 1950-an dan kondisi itu menghambat kinerjanya sebagai orang nomor 1 "Negeri Paman Sam".

Namun karena belum ada Amendemen Ke-25, Eisenhower hendak melimpahkan kekuasaan ke Wakil Presiden Richard Nixon apabila dia berhenti di tengah jalan.

Kemudian di Amendemen Ke-25, diatur bahwa wapres dan kabinet bisa menggantikan presiden yang koma atau stroke.

Baca juga: Taliban Kecam Bom Kabul yang Tewaskan 90 Warga Sipil dan 13 Tentara AS, Berjanji Tindak Tegas Pelaku

Baca juga: Bom Meledak di Bandara Kabul Renggut 13 Nyawa Tentara AS, Biden: Kami Marah dan Sakit Hati

Trump dan Republikan Kecam Biden

Buntut ledakan bom Kabul Afghanistan, mantan presiden Donald Trump dan para anggota parlemen dari Partai Republik pada Kamis (26/8/2021) ramai-ramai mengecam Presiden Joe Biden.

Bom Afghanistan terbaru ini menewaskan 13 tentara Amerika Serikat (AS) dan melukai 15 personel lainnya, serta 90 warga sipil Afghanistan.

Trump, yang sangat kritis terhadap penanganan Biden dalam krisis Afghanistan, menyebut ledakan bom Afghanistan secara bunuh diri itu sebagai tragedi dan seharusnya bisa dicegah.

"Tragedi ini seharusnya tidak pernah terjadi, yang membuat kesedihan kami semakin dalam dan lebih sulit untuk dipahami," kata Trump, yang pemerintahannya – dalam kesepakatan Februari 2020 dengan Taliban – membuat Amerika Serikat menarik diri sepenuhnya dari Afganistan.

Beberapa anggota parlemen Republik mengatakan, Biden harus mengundurkan diri atau dimakzulkan. "Joe Biden bertanggung jawab," kata Senator Josh Hawley dari Missouri, dikutip dari AFP.

"Sekarang jelas tanpa keraguan bahwa dia tidak memiliki kapasitas maupun keinginan untuk memimpin. Dia harus mengundurkan diri."

Anggota DPR Elise Stefanik yang juga Republikan menulis di Twitter, "Joe Biden berlumuran darah di tangannya." "Tanggung jawabnya ada di Presiden Amerika Serikat," kata Stefanik.

"Keamanan nasional dan bencana kemanusiaan yang mengerikan ini semata-mata akibat dari kepemimpinan Joe Biden yang lemah dan tidak kompeten. Dia tidak layak menjadi Panglima."

Pemimpin minoritas Partai Republik di DPR mendesak Nancy Pelosi, Ketua DPR dari Demokrat, untuk memanggil majelis kembali dari reses guna mengatasi situasi yang memburuk di Afghanistan.

"Sudah waktunya bagi Kongres untuk bertindak cepat menyelamatkan nyawa," kata anggota DPR Kevin McCarthy. "Musuh kita telah mengambil keuntungan dari sifat penarikan yang kacau."

McCarthy mengatakan, Pelosi "harus membawa Kongres kembali ke sesi sebelum 31 Agustus sehingga kita dapat diberi pengarahan secara menyeluruh dan komprehensif oleh pemerintahan Biden."

McCarthy juga meminta Biden untuk bertindak tegas melindungi pasukan AS, warga negara AS, dan sekutu AS tanpa memperhatikan tenggat waktu yang sewenang-wenang.

Biden saat berbicara pada Selasa (24/8/2021) - dua hari sebelum bom Kabul Afghanistan - mengatakan, dia tetap pada rencananya untuk menyelesaikan penarikan pasukan AS dari Afghanistan pada 31 Agustus.

Pemimpin Partai Republik di Senat, Mitch McConnell, menyebut bom Kabul Afghanistan ini memantik emosi, dan "kita perlu melipatgandakan upaya global untuk menghadapi musuh-musuh barbar ini yang ingin membunuh orang Amerika dan menyerang tanah air kita."

Drew Hammill, wakil kepala staf Pelosi, menolak seruan McCarthy sebagai aksi kosong dan berujar, Pemerintahan Biden sudah berulang kali memberi pengarahan kepada anggota Kongres.

Dalam pernyataannya, Pelosi mengabaikan seruan McCarthy agar DPR dipanggil kembali dari reses, tetapi berkata Kongres harus terus diinformasikan secara dekat tentang perkembangan di Afghanistan.

DPR AS memperpanjang reses musim gugur pada 24 Agustus dan dijadwalkan kembali pada 20 September.

Baca juga: Bos Yakuza Jepang Divonis Hukuman Mati, Inilah 4 Kasus Pembunuhan yang Menyeret Satoru Nomura

Baca juga: Tinggalkan Juventus Gabung Manchester City, Cristiano Ronaldo Dianggap Jilat Ludah Sendiri

Baca juga: Cristiano Ronaldo Sudah Menelepon Pep Guardiola Bicara soal Perannya di Manchester City

Kompas.com dengan judul "Partai Republik AS Desak Presiden Joe Biden Dimakzulkan"

BACA BERITA AFGHANISTAN LAINNYA