Inggris Mendapat Kritikan, Ratusan Orang Masih Tertinggal di Bandara Kabul

SERAMBINEWS.COM, LONDON - Pemerintah Inggris, Minggu (29/8/2021) menghadapi kritikan keras setelah evakuasi yang tergesa-gesa dari Afghanistan berakhir.

Sehingga. meninggalkan ratusan orang yang memenuhi syarat untuk direlokasi.

Namun, Perdana Menteri Boris Johnson memuji misi.

"Tidak seperti apapun yang telah kita lihat dalam hidup kita, Inggris menerbangkan lebih dari 15.000 orang dalam dua minggu terakhir ini," katanya.

Tetapi pejabat saat ini dan mantan pejabat mengecam kegagalan pemerintah, menunjukkan lebih banyak warga Afghanistan bisa diselamatkan.

Broadsheet sayap kiri Observer mengutip seorang pelapor yang mengatakan ribuan email dari anggota parlemen dan badan amal ke kementerian luar negeri.

Baca juga: Swedia Akhiri Evakuasi Warganya dari Afghanistan, Staf Kedutaan Sampai Militer

Menyoroti warga Afghanistan tertentu yang berisiko dari pengambilalihan Taliban.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab telah dikritik keras karena tidak segera mengakhiri liburan pantai ketika Taliban mengambil alih Kabul.

Pengamat mengatakan melihat bukti, akun email resmi yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri memiliki 5.000 email yang belum dibuka.

Dikatakan, termasuk pesan dari kantor menteri dan pemimpin oposisi Partai Buruh, Keir Starmer.

"Mereka tidak mungkin tahu (berapa banyak orang yang tertinggal) karena mereka bahkan belum membaca emailnya," kata pelapor seperti dikutip, AFP, Minggu (29/8/2021).

Kementerian Luar Negeri menanggapi tim krisisnya bekerja 24 jam sehari untuk memilah-milah email dan panggilan masuk.

Para pejabat telah memberikan perkiraan yang berbeda-beda tentang berapa banyak warga Afghanistan yang memenuhi syarat tidak naik penerbangan evakuasi.

Evakuasi terakhir pada Sabtu (28/8/2021) dengan Kepala Angkatan Bersenjata Inggris Jenderal Sir Nick Carter menempatkan ini dalam ratusan orang.

Baca juga: Turki Belum Bisa Penuhi Permintaan Taliban, Jaga Bandara Kabul Seusai Pasukan Asing Pergi

Surat kabar sayap kanan Sunday Times mengutip seorang menteri yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan: