Gubernur dan Sekda Ikuti Launching Sinergitas Pengelolaan Bersama MCP 2021

Gubernur Aceh menyampaikan, bahwa Pemerintah Aceh menargetkan monitoring center for prevention (MCP) atau pusat pemantauan pencegahan korupsi 2021 sebesar 80,15 persen.

Laporan Subur Dani  | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh dan Sekda Aceh, mengikuti launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre for Prevention  (MCP) serta Rakorwasdanas Tahun 2021.

Kegiatan yang berlangsung secara virtual itu diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) dan BPKP. 

Para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia juga ikut kegiatan tersebut pada Selasa 31 Agustus 2021.

Dari Aceh, mereka yang juga ikut kegiatan itu adalah Asisten III, Inspektur Aceh, Kepala DPMPTSP, Kepala BPKA, Kepala Bappeda, Kepala DPMG, Kepala Biro PJB, Kepala Biro Tapem dan Kepala Biro Organisasi Setda Aceh. 

Ketua KPK, Firli Bahuri dalam dalam paparannya menyampaikan, tentang pentingnya mewujudkan cita-cita bangsa untuk mencapai tujuan negara.

"Kepala daerah bisa memastikan, ada kepastian dan tentu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Karena sesungguhnya, politik dan keamanan salah satu kunci untuk keberlangsungan pembangunan nasional," kata Firli.

Baca juga: Sinergitas Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi

Firli menambahkan, para kepala daerah memiliki tanggung jawab dan berperan serta untuk penyelamatan jiwa masyarakat.

Sebab sesungguhnya, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.

Terlebih, di musim pandemi seperti sekarang ini.

Untuk itu, Firli meminta agar kepala daerah menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.

Sebelum itu, pada Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Kepala Daerah di Aceh yang dihadiri langsung Firli Bahuri pada pertengahan Maret lalu,.

Gubernur Aceh menyampaikan, bahwa Pemerintah Aceh menargetkan monitoring center for prevention (MCP) atau pusat pemantauan pencegahan korupsi 2021 sebesar 80,15 persen.

Baca juga: Gubernur dan Sekda Ikuti Peluncuran Pengelolaan MCP

Untuk itu, Gubernur Aceh berharap adanya bimbingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.