Breaking News:

BPKS Mulai Tahapan Pembangunan Jembatan Pulo Aceh

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) akan memulai tahapan pembangunan jembatan Pulo Aceh

Editor: bakri
DOK BPKS
Ilustrasi bentuk jembatan Aroih Lampuyang, Pulo Aceh, Aceh Besar, yang akan dibangun BPKS Sabang. 

PULO ACEH - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) akan memulai tahapan pembangunan jembatan Pulo Aceh pada 2022 mendatang. Hal itu seiring mendapat persetujuan anggaran dari Komisi VI DPR RI.

Jembatan Pulo Aceh yang sudah diwacanakan sejak lama itu akan menghubungkan Pulau Nasi dan Pulau Breueh, Aceh Besar. Persetujuan itu sudah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Antara BPKS dan Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Kamis (2/9/2021) malam.

Pimpinan Rapat Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih SE MAP menyampaikan, pihaknya menyetujui alokasi anggaran untuk tahapan pembangunan jalan dan jembatan Aroih Lampuyang yang akan dimasukan kedalam Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga BPKS 2022.

Dikatakan,  usulan kegiatan Prioritas Nasional tersebut untuk mendukung rencana kerja Pemerintah yaitu Prioritas Nasional-2 (Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan) dalam RPJMN yaitu Pembangunan Jalan dan Jembatan Aroih Lampuyang dan Peningkatan Diversifikasi dan Intensifikasi Kepelabuhanan.

Dukungan DPR RI itu sebagai respons dari usulan Kepala BPKS kepada Komisi VI DPR RI, bahwa pembangunan Jembatan Aroih Lampuyang merupakan program  Prioritas Nasional (PN).

Pemaparan rencana pembangunan oleh Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnain juga mendapat dukungan dari anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. "Memberikan support penuh kepada BPKS Sabang, sebagai destinasi terdepan dan terluar," katanya.

Gde Sumarjaya Linggih SE MAP mengatakan, untuk mendukung langkah yang dilakukan oleh BPKS dalam pengembangan kawasan. Pihaknya sepakat menyetujui usulan penambahan anggaran berdasarkan atas paparan BPKS Sabang, yang membutuhkan dana Rp 20 miliar.

"Dapat terlihat dari paparan yang disampaikan sangat parah dari sisi infrastruktur, hal ini sangat penting bagi BPKS Sabang. Kami memberikan support penuh kepada BPKS Sabang," kata Gde Sumarjaya Linggih.

Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran untuk BPKS pada 2022 sebesar Rp 20 Miliar. Dana itu nantinya diperuntukkan bagi pemeliharaan, pengawasan, dan rehabilitasi jalan di Kecamatan Pulo Aceh, Aceh Besar. Selain itu, dana tersebut juga untuk mobilisasi dan pemeliharaan Kapal Tug Boat.(mun)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved