Luar Negeri
Taliban Ungkap Alasan Tak Ada Menteri Perempuan di Pemerintahan Baru Afghanistan
Juru Bicara Taliban, Sayed Zekrullah Hashimi, kepada Tolo News mengungkapkan perempuan tak boleh memimpin kementerian.
lihat foto
Namun, mereka menegaskan semuanya harus sesuai dengan Hukum Islam.
Baca juga: Dua Wartawan Afghanistan Dibuat Jera di Sel Tahanan Taliban karena Liput Demonstrasi
Baca juga: Taliban Pukul dan Tahan Dua Wartawan Peliput Demontrasi Perempuan di Kabul
Sebelumnya, sekelompok wanita Afghanistan melakukan demonstr4asi di Kabul, Afghanistan, Rabu (9/9/2021).
Protes berlangsung hampir sebulan setelah Taliban menguasai Kabul.
Sehingga, menimbulkan tantangan bagi pemerintah Afghanistan yang baru yang diumumkan pada Selasa (8/9/2021) malam.
Kelompok Islam garis keras telah mendesak warga Afghanistan untuk bersabar, memberikan waktu untuk membentuk pemerintahan sebelum memenuhi tuntutan rakyat.
"Mereka diminta untuk sedikit bersabar dan ketika sistem telah ditetapkan dan organisasi berfungsi maka mereka akan kembali kepada Anda," kata juru bicara Taliban minggu ini.
Dia merujuk pada pengunjuk rasa wanita.
Sekarang menteri telah ditunjuk, harapan masyarakat di mana hak-hak sipil telah diperkuat selama dua dekade terakhir akan tumbuh.
Terakhir kali Taliban memerintah Afghanistan, dari 1996-2001.
Tetapi, anak perempuan tidak bisa bersekolah dan dilarang bekerja.
Polisi agama akan mencambuk siapapun yang melanggar aturan, dan eksekusi publik dilakukan.
Kelompok tersebut telah berjanji untuk lebih toleran kali ini, sebuah komitmen yang akan dipantau dengan cermat oleh banyak warga Afghanistan dan pendonor asing.
Pelajar perempuan di kota barat Herat mengatakan akan melobi dengan keras untuk perwakilan yang lebih besar di pemerintahan baru dan agar hak-hak mereka dihormati.
"Perempuan harus keluar untuk menyelamatkan pekerjaan dan status kita di masyarakat," kata Dariya Imani, seorang mahasiswa di sekolah bisnis di Universitas Herat.
"Ini benar-benar darurat sekarang atau tidak sama sekali," tambahnya.
