Luar Negeri

Taliban Ungkap Alasan Tak Ada Menteri Perempuan di Pemerintahan Baru Afghanistan

Juru Bicara Taliban, Sayed Zekrullah Hashimi, kepada Tolo News mengungkapkan perempuan tak boleh memimpin kementerian.

Editor: Faisal Zamzami
Twitter
Juru Bicara Taliban Sayed Zekrullah Hashimi saat diwawancarai oleh Tolo News terkait tak adanya perempuan di pemerintahan Afghanistan yang baru. (Sumber: Twitter) 

SERAMBINEWS.COM - Taliban memberikan pernyataan terkait tak adanya menteri perempuan di pemerintahan Afghanistan yang baru.

Juru Bicara Taliban, Sayed Zekrullah Hashimi, kepada Tolo News mengungkapkan perempuan tak boleh memimpin kementerian.

Ia pun menambahkan, perempuan akan kesulitan untuk mengemban tugasnya jika dipercaya sebagai pemimpin.

“Perempuan tak perlu berada di Kabinet. Mereka seharusnya melahirkan saja,” kata Hashimi saat diwawancarai Tolo News dikutip dari NDTV.

Hashimi pun menegaskan, demonstran perempuan yang ingin agar hak-hak perempuan diakui, tidak mewakili seluruh perempuan di Afghanistan.

Ketika ditanya bahwa perempuan adalah sebagian dari masyarakat, balasan Hashimi pun cukup mengejutkan.

“Namun kami tak menganggap mereka sebagai bagian? Apa itu bagian? Bagian sendiri telah salah didefinisikan di sini,” ujarnya.

“Setengah di sini berarti Anda menempatkan mereka di kabinet dan tidak lebih. Jika Anda melanggar haknya, itu bukan masalah".

"Selama 20 tahun terakhir yang dikatakan oleh media, AS dan pemerintah bonekanya di Afghanistan, apakah itu bukan prostitusi di kantor?” tambahnya.

Jawabannya sempat disebut menuduh semua perempuan adalah pelacur, Sayed berusaha meluruskannya.

“Maksud saya bukan seluruh perempuan Afghanistan. Empat perempuan yang demonstrasi di jalanan, mereka tak mewakili perempuan Afghanistan,” katanya.

“Perempuan Afghanistan adalah mereka yang melahirkan rakyat Afghanistan, mengedukasi mereka etika Islam,” tambahnya.

Sebelumnya Wakil Kepala Kantor Politik Taliban, Inayatulhaq Yasini, mengatakan perempuan Afghanistan bisa melanjutkan pekerjaan mereka di pemerintahan.

Tapi ia menegaskan bahwa dipastikan tak akan ada posisi puncak di kementerian atau pemerintahan bagi perempuan.

Sejak kembali berkuasa di Afghanistan, Taliban menegaskan mereka akan lebih moderat terhadap hak-hak perempuan.

Namun, mereka menegaskan semuanya harus sesuai dengan Hukum Islam.

Baca juga: Dua Wartawan Afghanistan Dibuat Jera di Sel Tahanan Taliban karena Liput Demonstrasi

Baca juga: Taliban Pukul dan Tahan Dua Wartawan Peliput Demontrasi Perempuan di Kabul

Sebelumnya, sekelompok wanita Afghanistan melakukan demonstr4asi di Kabul, Afghanistan, Rabu (9/9/2021).

Protes berlangsung hampir sebulan setelah Taliban menguasai Kabul.

Sehingga, menimbulkan tantangan bagi pemerintah Afghanistan yang baru yang diumumkan pada Selasa (8/9/2021) malam.

Kelompok Islam garis keras telah mendesak warga Afghanistan untuk bersabar, memberikan waktu untuk membentuk pemerintahan sebelum memenuhi tuntutan rakyat.

"Mereka diminta untuk sedikit bersabar dan ketika sistem telah ditetapkan dan organisasi berfungsi maka mereka akan kembali kepada Anda," kata juru bicara Taliban minggu ini.

Dia merujuk pada pengunjuk rasa wanita.

Sekarang menteri telah ditunjuk, harapan masyarakat di mana hak-hak sipil telah diperkuat selama dua dekade terakhir akan tumbuh.

Terakhir kali Taliban memerintah Afghanistan, dari 1996-2001.

Tetapi, anak perempuan tidak bisa bersekolah dan dilarang bekerja.

Polisi agama akan mencambuk siapapun yang melanggar aturan, dan eksekusi publik dilakukan.

Kelompok tersebut telah berjanji untuk lebih toleran kali ini, sebuah komitmen yang akan dipantau dengan cermat oleh banyak warga Afghanistan dan pendonor asing.

Pelajar perempuan di kota barat Herat mengatakan akan melobi dengan keras untuk perwakilan yang lebih besar di pemerintahan baru dan agar hak-hak mereka dihormati.

"Perempuan harus keluar untuk menyelamatkan pekerjaan dan status kita di masyarakat," kata Dariya Imani, seorang mahasiswa di sekolah bisnis di Universitas Herat.

"Ini benar-benar darurat sekarang atau tidak sama sekali," tambahnya.

Dia mengatakan sepupunya adalah bagian dari protes di Kabul.

"Kami tidak berani, kami hanya putus asa untuk melindungi hak-hak dasar kami," kata Imani.

Para pemimpin Taliban telah bersumpah untuk menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan syariah, atau hukum Islam.

Tetapi mereka juga mengindikasikan tidak akan ada wanita di antara posisi senior pemerintah, dan sejauh ini tidak ada yang diumumkan.

Pada Selasa (8/9/2021), pria dan wanita juga mencela apa yang mereka lihat sebagai tangan pemandu Pakistan di belakang Taliban, dukungan yang disangkal oleh Islamabad.

Beberapa merujuk satu-satunya perlawanan bersenjata yang tersisa untuk Taliban, pejuang di Lembah Panjshir utara Kabul yang telah diusir telah bersumpah melanjutkan pertempuran.(*)

Baca juga: GPPM Bireuen Kembali Gelar Donor Darah

Baca juga: Ini Pengurus PGRI 3 Kecamatan di Kota Banda Aceh dan Pesan Pejabat Disdikbud Saat Konferensi XXII

Baca juga: VIDEO Murid MIN 5 Banda Aceh Bersihkan Sampah di Pantai Alue Naga

Kompastv: Alasan Taliban Tak Ada Menteri Perempuan di Pemerintahan Afghanistan

BACA BERITA AFGHANISTAN LAINNYA

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved