Breaking News

Tiga Pejabat Bahas Pembangunan Aceh, Gubernur, Rektor USK, dan Pangdam IM Gelar Pertemuan Tertutup

Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, bersama Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Dr Ir Samsul Rizal M Eng, dan Panglima Kodam Iskandar Muda

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/ SUBUR DANI
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI, Achmad Marzuki, Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng, dan beberapa pejabat utama Kodam IM seusai menggelar pertemuan tertutup di Makodam IM, Kamis (9/9/2021). 

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, bersama Rektor Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Dr Ir Samsul Rizal M Eng, dan Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Achmad Marzuki, menggelar pertemuan tertutup di Gedung Malahayati Makodam IM, Kamis (9/9/2021).

Pertemuan yang juga diikuti oleh beberapa pejabat utama Kodam IM itu berlangsung satu jam lebih dan berakhir menjelang shalat Magrib. Pertemuan tiga pejabat Aceh tersebut memang sedikit menimbulkan tanda tanya. Apalagi, jauh sebelumnya hubungan Gubernur dan Rektor USK diisukan sempat tidak harmonis.

Namun, isu itu kemudian terbantahkan saat Gubernur dan Rektor bertemu sebulan lalu di Pendopo membahas persoalan lahan USK yang sempat menjadi pembahasan. Lantas, pertemuan hari ini (kemarin-red) di Makodam IM bersama Pangdam IM dalam rangka apa?

Gubernur Aceh yang diwawancarai Serambi seusai pertemuan itu, kemarin, mengatakan, pertemuan tersebut hanya silaturahmi biasa dan menyamakan persepsi terkait pembangunan Aceh. "Nggak ada, silaturahmi biasa saja," kata Gubernur Nova. "Ngopi sore," timpal Pangdam IM, Mayjen TNI Achmad Marzuki.

Nova mengatakan, pertemuan itu sebenarnya membahas strategi membangun Aceh termasuk mendukung UMKM dan mendukung petani. "Cerita, mau memberdayakan koperasi-koperasi petani yang akan memanfaatkan bantaran sungai. Kita ingin membina koperasi-koperasi kecil, di bawah pendampingan Pak Pangdam agar itu bisa dimanfaatkan untuk UMKM," kata Nova.

Termasuk, kata Nova, membicarakan pembiayaan mikro. "Mungkin nanti pakai BPR Mustaqim, karena BPR Mustakim kita kan sudah syariah, mikro itu di bawah 500 juta rupiah. Ya, lebih banyak ke sana pembahasannya," kata Nova didampingi Rektor USK dan Pangdam IM.

Ditanya mengapa pertemuan tersebut dilaksanakan secara khusus dengan Rektor USK di Makodam IM, Nova menjelaskan karena ada beberapa riset Pemerintah Aceh terkait upaya dukungan untuk petani dilakukan di USK. Rencananya, koperasi petani tersebut nantinya akan berada di bawah pendampingan Pangdam IM.

Terkait lahan untuk pembangunan kampus USK yang baru, Nova mengatakan, tak ada lagi masalah. Apalagi, keduanya sudah bertemu membahas persoalan itu di Pendopo beberapa waktu lalu. "Sudah jalan, yang kita sepakati tadi (kemarin-red) harus dikonsultankan, tapi ternyata USK mampu swakelola dengan tenaga ahli yang mereka miliki, akan lebih cepat dan biayanya akan lebih murah," kata Nova. "Terpenting cepat dan murah," tambah Prof Samsul.

Nova menambahkan, persoalan terkait itu sudah selesai. "Sudah, kan kami sudah ketemu di pendopo. Tinggal masalah teknis saja antara staf Pak Rektor dan Pak kadis, nanti kita doakan (pembangunan) secepatnya," kata Nova.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah juga menjawab pertanyaan Serambi terkait terkait investasi Murban Energy Uni Emirate Arab (UEA). Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kunjungannya ke Aceh, dua hari lalu mengatakan, Pemerintah Pusat memprioritaskan rencana investasi UEA di Aceh. Gubernur menjelaskan, rencana investasi tersebut saat ini tak ada kendala berarti. Bahkan, katanya, pada 4 November nanti, Presiden akan menandatangani kerja sama investasi itu di Abu Dhabi.

Nova menjelaskan, yang masih menjadi pembahasan terkait Murban Energy seputar keinginan agar investasi di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil, itu menjadi KEK Pariwisata. "Murban Energi itu memang masih dispute (sengketa), kita inginnya KEK Pariwisata supaya semua perizinan ke Menteri Investasi, karena kalau tidak KEK itu kan murban minta insentif, tax allowance (pengurangan pajak). Kalau tax allowance itu harus perubahan peraturan Menteri Keuangan. Makanya sedang kita nego ke Murban, agar mereka mau dengan KEK Pariwisata," katanya.

Namun kalau diubah, itu akan berlaku seluruh Indonesia dan berdampak pada pendapatan negara. "Jadi, kalau bisa Sngkil KEK pariwisata. Negosiasinya sekarang kita ingin dikelola BUMN, karena BUMD belum mampu," pungkas Nova. (dan)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved