Kecewa terhadap DPP, Kader dan Simpatisan PPP Aceh Duduki Kantor DPW, Ini Tuntutan Mereka

Tidak hanya menyampaikan orasi, mereka juga menduduki kantor tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan sebagai bentuk protes terhadap DPP PPP.

Laporan Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sejumlah kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPW partai tersebut, Banda Aceh, Senin (13/9/2021).

Tidak hanya menyampaikan orasi, mereka juga menduduki kantor tersebut sampai waktu yang tidak ditentukan sebagai bentuk protes terhadap DPP PPP.

Protes tersebut disampaikan karena DPP tidak mengeluarkan SK Ketua DPW PPP Aceh periode 2021-2026, H Anwar Idris, yang sudah dipilih oleh manyoritas formatur dalam musyawarah wilayah (Muswil) pada Mei lalu.

Juru Bicara Kader PPP Aceh, Saiful Haris Arahas dalam orasinya mempertanyakan alasan DPP yang belum mengeluarkan SK Ketua DPW PPP Aceh, H Anwar Idris yang saat ini menjabat Anggota DPR RI.  

Padahal, sambungnya, dalam Muswil lalu sudah ditetapkan enam orang formatur yang bertugas memilih ketua DPW.

Mereka adalah, Muzakir (Ketua DPC Aceh Tenggara), Musannif (Ketua DPC Aceh Besar), Zainuddin Iba (Ketua DPC Aceh Utara), Muzanni (Ketua DPC Aceh Jaya), Daifunnas (Ketua DPC Aceh Selatan).

Kemudian  Tgk Amri M Ali (eks ketua DPW PPP Aceh).   

 Dari hasil musyawarah tim formatur, dari beberapa nama yang mencalonkan diri sebagai ketua, H Anwar Idris mendapat suara terbanyak yaitu empat dukungan, masing-masing dari  DPC Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Utara, dan Aceh Jaya.

Sedangkan dua dukungan lagi untuk calon incumbent, Tgk Amri M Ali. 

“Artinya terdapat empat anggota formatur yang mendukung dan memilih H Anwar Idris. Seharusnya DPP PPP segera menerbitkan SK penetapan Anwar Idris sebagai Ketua DPW PPP Aceh periode 2021-2026,” kata Saiful Haris. 

Terkait tidak terbitnya SK tersebut, Saiful Haris mensinyalir adanya muatan kepentingan elit DPP dalam menentukan ketua DPW ke depan.

Selain itu, ekses dari molornya waktu juga berdampak pada terhambatnya pelaksanaan Muscab PPP di 23 kabupaten/kota se-Aceh.

“PPP ini bukan milik DPP, apalagi milik Ketua Umum Suharso Monoarfa.