Breaking News:

Rumah Duafa dan Insentif Nakes Terancam, DPRA belum Satu Suara Tentang APBA-P

Pemerintah Aceh akan melanjutkan pembangunan rumah duafa tahun ini melalui APBA Perubahan (APBA-P)

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Muhammad MTA 

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh akan melanjutkan pembangunan rumah duafa tahun ini melalui APBA Perubahan (APBA-P). Tetapi rencana itu masih belum jelas karena dewan di DPRA belum satu suara. Sikap mereka terpecah, sebagian setuju dan sebagian lagi menolak dilakukan perubahan anggaran.

Tak hanya pembangunan rumah duafa yang terancam batal, tetapi juga bantuan keuangan untuk kabupaten/kota untuk penanganan Covid-19 yang di dalamnya terdapat uang untuk membayar insentif tenaga kesehatan (nakes) di tingkat kabupaten/kota.

Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA yang dihubungi Serambi, Selasa (14/9/2021), mengatakan, Pemerintah Aceh sudah sangat siap melakukan perubahan anggaran 2021. Bahkan eksekutif sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan DPRA.

"Pemerintah Aceh juga sudah meminta pokok-pokok pikiran anggota dewan hasil reses untuk dimasukkan dalam APBA-P 2021. Saat ini eksekutif sedang menunggu respons dari dewan terkait kepastian pembahasan perubahan," katanya.

MTA menyebutkan, dalam APBA-P, Pemerintah Aceh merencanakan akan membangun 4.000 sampai 5.000 unit rumah duafa. Bahkan menurut MTA, Pemerintah Aceh menargetkan bisa membangun 6.000 unit rumah sebagaimana target RPJMA (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh) periode ini. Sementara rumah yang sedang dibangun dengan APBA 2021 murni hanya sebanyak 780 unit.

Selain itu, tambah MTA, pada perubahan nanti juga terdapat bantuan keuangan untuk kabupaten/kota dalam penanganan Covid-19. Dimana dana tersebut difokuskan untuk penanganan wabah corona, termasuk untuk membayar insentif tenaga kesehatan di tingkat kabupaten/kota.

MTA menyatakan, Pemerintah Aceh memiliki waktu yang cukup sampai akhir Desember 2021 untuk membangun ribuan rumah duafa tersebut. "Waktunya cukup. Karena pembangunan rumah duafa dilakukan bukan dengan sistem tender tapi melalui sistem e-katalog," terangnya.

DPRA Terpecah

Sementara itu, sikap dewan di DPRA terhadap rencana perubahan anggaran justru terpecah. Sebagian lain setuju dan sebagian lainnya menolak. Sikap persetujuan itu di antaranya disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, HT Ibrahim dan Ketua Fraksi PAN, Muchlis Zulkifli. Mereka berdua mengaku sangat sepakat dilakukan APBA perubahan.

Tetapi mereka mengaku sampai hari ini pimpinan DPRA belum mengagendakan rapat, apakah perubahan tetap ada atau tidak. "Sampai hari ini belum ada jadwal pembahasan. Tapi kami Fraksi Demokrat setuju dengan adanya APBA perubahan," ujar Ibrahim.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved